Kasus kemplang Pajak 1,9 M, Saksi Eddy Hartono “kelimpungan” jawab pertanyaan Hakim

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut –  Sidang lanjutan perkara pengemplang pajak sebesar Rp 1,9 miliar atas nama terdakwa Darmin alias Steven Lie (42) Direktur CV. Karya Jaya Persada, kembali digelar dengan agenda pemeriksaan dua saksi

Dua saksi yang didengar keterangannya sedikit kelimpungan menjawab berbagai pertanyaan hakim ketua Imanuel Tarigan yang bersidang di ruang cakra-8 PN Medan, Selasa (7/7/2020) yang  dihadiri oleh terdakwa Darmin.

Eddy Hartono Bujung alias Toni, selaku pemilik (owner) 4 perusahaan,  CV. Tepian Samudera, CV. Lautan Samudera, CV. Sukses Jaya Makmur dan CV. Anugerah Samudera, merupakan saksi kunci yang menjadi perhatian majelis hakim.

Setidaknya saksi yang saudara sepupu dengan terdakwa Darmin ini, sedikit repot menjawab pertanyaan menyangkut faktur pajak yang digunakannya dan dikaitkan dengan faktur pajak yang digunakan terdakwa.

Kacaunya, saksi Eddy tak dapat menjawab, bahkan ia mencoba bertanya kepada kosultannya yang duduk di kursi pengunjung, namun langsung mendapat teguran dari majelis hakim.

Akhirnya karena tak dapat menjawab,  majelis hakim meminta saksi Eddy Hartono untuk hadir kembali pada persidangan pekan depan dengan membawa berkas-berkas pajak perusahaannya.

“Sudah, kalau tak bisa jawab, sidang pekan depan datang lagi, bawa semua berkas terkait pajak pengeluaran dan pemasukan,” ujar Hakim Ketua.

Saksi kedua, Tugino dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Polonia yang menjelaskan tentang proses penelusuran pajak perusahaan milik terdakwa yang terdakftar sebagai Wajib Pajak.

Namun Tugino juga kelabakan menjawab pertanyaan majelis hakim. apalagi saksi Tugino bukan penyidik pajak, sehingga  majelis meminta agar penyidik pajak juga dihadirkan selaku saksi.

Disebutkan, terdakwa Darmin merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). sejak kurun waktu atau masa pajak, Juni 2010 sampai Desember Tahun 2010, dan masa pajak Januari 2014 sampai September 2014.

Hal itu telah disampaikan kepada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Polonia.Terdakwa selaku direktur berdasarkan alamat KTP di Jalan Gatot  Subroto No. 286 Medan.

Usahanya disebutkan perdagangan besar, berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak atau disebut sebagai usaha jasa Konstruksi dan Leveransir dengan Klasifikasi perdagangan Besar.

Darmin melaporkan SPT  tanpa mencantumkan uraian jenis barang/jasa yang difakturkan. Tidak diketahui apakah barang yang dikirim atau dijual sebagai barang yang kena pajak yang diangkut oleh CV Karya Jaya Persada.

Terdakwa bekerjasama dengan saudara sepupunya saksi Eddy Hartono Bujung alias Toni. Bahkan disebutkan dalam dakwaan, peranan Eddy cukup besar dalam menentukan barang yang dikirim dan penentuan gudang.

Disebutkan pula, terdakwa Darmin meminta kepada saksi Eddy agar membukakan faktur pajak kegiatan usahanya, terkait dengan transaksi  impor barang, kegiatan konstruksi/jasa yang bekerjasama dengan 4 perusahaan milik saksi Eddy.

Hebohnya, setiap faktur pajak yang diterbitkan maka keuntungan (fee) diperoleh saksi Eddy sebesar 1% sampai dengan 1,5% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.

Terdakwa diancam pidana Pasal 39 A huruf (a) jo Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 16 ahun 2009  Jo pasal 64 ayat (1)  KUH Pidana.

 

 

Reporter: ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *