Baliho informasi anggaran ADD dan DD di Desa Mekarsari tidak terpasang, Ada apa

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Serang – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, mewajibkan setiap desa untuk memampang baliho yang memuat rencana sampai realisasi penggunaan anggaran Dana Desa.

Baliho Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berisi rincian pendapatan belanja dan pembiayaan desa serta serapannya dengan detail.

Pemasanagan Baliho penting untuk dilakukan agar Kepala Desa tak bermain-main dalam mengelola Anggaran Dana Desa. Bagi yang belum memasang baliho harus ditegur, lantaran itu merupakan satu bentuk pengawasan langsung.

Namun berbeda dengan Desa MekarSari, Kec. Cinangka Kabupaten Serang Banten, di kantor Desa tersebut saat disambangi media Mitrapol.com tidak ditemui adanya Baliho tentang Anggaran Desa dan alokasi Dana Desa.

Tidak adanya Baliho tentang DD dan ADD ini diindikasi kurang terbukanya penggunaan Anggaran Dana Desa yang dipergunakan di desa MekarSari dan menimbulkan adanya dugaan penyalahgunaan penggunaan anggaran.

Dari awal turunnya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk anggaran tahun 2020 ini,sampai pemberitaan ini ditayangkan, di desa Mekar Sari belum terpasang Baliho tentang anggaran tersebut.

Suntira salah satu staf desa Mekarsari mengatakan,”Balihonya belum dipasang dan lagi dicetak,” ujarnya santai, saat dipertanyakan masalah Baliho tersebut.Rabu, (08/7/2020)

Sementara di desa lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Cinangka baliho petunjuk informasi tentang Dana Desa sudah terpasang.

Royen Siregar selaku Ketua LSM SANRA (Sayap Amanah Nusantar) DPW Banten mengatakan bahwa sangat perlunya keterbukaan informasi terhadap publik tentang anggaran yang dikucurkan pemerintah.

Dia menambahkan, untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19) di desa-desa, Pemerintah mengizinkan alokasi dana desa. Sejumlah peraturan diterbitkan Pemerintah untuk memberikan lampu hijau atas pengalihan dana desa untuk Covid-19.

Misalnya Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sejumlah pihak sudah mengingatkan sejak awal agar penggunaan dana desa untuk Covid-19 dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Tidak kurang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian mewanti-wanti sejak awal agar anggaran yang dialihkan untuk Covid-19, termasuk dana desa, tidak disalahgunakan. KPK, misalnya, menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Kesejahteraan Sosial DTKS dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat.

Pemasangan baliho informasi baik Anggaran Alokasi Dana Desa ataupun Dana Desanya tidak dipasang patut diduga, ada apa dengan anggaran dan kenapa tidak sipasang, masyarakat bagaimana akan mengetahui anggaran yang dipergunakan disuatu desa tersebut, imbuhnya.

 

 

Tim

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *