Bebas dari KKN, Iwan Julisman : Setiap kegiatan dilaporkan pada Inspektorat dan KPK

  • Whatsapp
Iwan Julisman selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) kabupaten Mesuji

MITRAPOL.com, Mesuji – Geliat lelang tender proyek di beberapa Dinas dalam lingkup pemerintah Kabupaten Mesuji perlahan mulai terlihat dimana sebelum ini memang banyak waktu yang tersita akibat pendemi covid-19.

Wacana tatanan kehidupan baru nampaknya menambah spirit para pelaku pembangunan di kabupaten penghujung Propinsi Lampung tersebut.

Hal ini dapat dicermati pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah menayangkan beberapa paket pekerjan mulai dari paket proyek yang bernilai anggaran ratusan juta hingga milyaran rupiah.

Sebagaimana penjelasan Iwan Julisman selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) kabupaten Mesuji, saat crew media Haluan Lampung menyambangi kantornya yang berada di lantai dasar bangunan gedung kantor Bupati Mesuji.

“Sudah belasan paket memang yang tayang, ada yang telah selesai atau memasuki masa sanggah dan ada banyak pula yang sedang berproses tahapan lainya, ” terangnya, ( selasa 07/07)

Ditanya terkait adanya gangguan hacker atau yang lain, mantan Kepala bidang  perumahan Dinas Perkim Kabupaten Mesuji tersebut juga memastikan bahwa sejauh ini proses lelang berjalan aman.

“Hingga saat ini masih lancar lancar saja, memang ada perbaikan server beberapa waktu lalu, namun itu tidak menjadi kendala, ya kami berharap mudah mudahan kedepan ya tetap seperti saat ini, ” paparnya.

Disinggung terkait pemenang lelang, Iwan menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja profesional dan mengacu pada regulasi yang ada.

“Kami sesuai aturan saja, persyaratannya harus terpenuhi dan semua proses dilalui, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Selain dari pada itu, Iwan Julisman juga menjelaskan jika saat ini pihaknya terus melaporkan kegiatannya kepada Inspektorat dan diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita tidak masalah jika harus diawasi penegak hukum, terutama KPK. Yang bekerja disini sitem, dan itu tidak bisa diatur pemenang paket, kita bebas KKN,” tandasnya.

 

 

Reporter : Adi M

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *