PEKOLA, Pintu masuk bagi penegak hukum periksa seluruh kegiatan proyek Pemko Langsa

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Langsa Aceh – Ketua Umum Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR) mendesak aparat Penegak Hukum untuk segera menurunkan teamnya untuk menelusuri semua pekerjaan Pemko Langsa yang menggunakan uang Negara beberapa tahun belakang ini yang terindikasi menyalahi aturan dan spek.

Ketum LASKAR mengatakan jika ada beberapa pantauannya beberapa pekerjaan fisik yang menyalahi aturan seperti pengadaan Boat Dinas Parawisata, pembangunan jalan pada Dinas PUPR dan swakelola yang dilakukan pada Hutan Kota oleh Dinas PUPR Langsa, ucapnya.

Teuku Indra meminta kepada pihak Kepolisian dan kejaksaan harus segera bekerja terhadap hal ini untuk menyelamatkan dugaan kerugian uang Negara sesuai amanat Undang-undang dan arahan Presiden Jokowi pada acara hari bhayangkara beberapa waktu yang lalu ujarnya.

Ketum LASKAR juga menghimbau kepada masyarakat, mahasiswa serta seluruh elemen masyarakat Kota Langsa turut perduli dengan kondisi prihatin seperti ini, karena efek jika terjadinya kerugian uang Negara maka masyarakatlah yang mengalami kerugian nyata.

Hasil investigasi LASKAR beberapa hari di Kota Langsa, ditemukan fakta yang cukup memprihatinkan dengan beberapa kelompok masyarakat, contohnya masyarakat Pesisir Kota Langsa yang hidup di bawah garis kemiskinan, seperti tidak tersentuh tangan Pemko Langsa.

LASKAR berharap Walikota Langsa lebih fokus membangun usaha rumah tangga dan Home Industri yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya dari pada menginvestasikan anggaran Milyaran ke Hutan Wisata yang di kelola oleh PEKOLA yang sudah beberapa tahun tidak dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga terkesan sia-sia saja, ungkapnya.

Masih menurut Ketum LASKAR jika PAD yang dihasilkan oleh PEKOLA selama ini ibarat hanya untuk beli “congkel gigi” saja dengan investasi yang begitu besar sampai Milyaran Rupiah itu kan lebih baik hutan kota itu dikelola oleh perusahaan swasta yang lebih profesional saja atau di kelola oleh kelompok masyarakat gampong secara bergiliran dan saya pikir itu lebih baik dalam menghasilkan PAD serta berguna untuk membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyrakat Kota Langsa, tutur Teuku Indra.

LASKAR akan terus berjuang untuk masyarakat Kota Langsa dalam mendapatkan keadailan dan hak-haknya sebagai masyarakat tegasnya.

LASKAR berharap Walikota Langsa dapat merespon niat baik ini demi kesejahteraan masyarakatnya bahkan jika tidak menyalahi aturan maka penghasilan dari hutan kota di berikan sekian persen untuk membantu fakir miskin dan yatim piatu di Kota Langsa ini agar benar-benar keberadaan hutan kota yang telah mendapatkan suntikkan dana Puluhan Milyar itu dapat bermanfaat untuk masyarakat dan Daerah secara nyata, tutupnya.

 

 

Red

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *