Bupati Nunukan serahkan Dana Hibah Pilkada ke Tiga Intitusi

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara –  Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura SE.,MM, hadiri agenda penandatanganan Anggaran Pilkada tahun 2020 yang berlangsung di lantai III Kantor Bupati Nunukan. Rabu (08/07/2020)

Hadir dalam penandatanganan, Kepala DPKAD Iwan Kurniawan, Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar SIK. Ketua KPU Nunukan Rahman SE, Ketua Panwaslu Kabupaten Nunukan Moch Yusran SH, dan  Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan Miko Santosi SH.

Media ini mencoba mencari Sumber dasar Pemerintah Daerah memberikan bantuan Hiba kepada tiga Intitusi yakni KPU.Panwaslu, dan Polres Nunukan.

Menurut Iwan Kurniawan kepala Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah ( DPKAD).

Lanjud Iwan Kurniawan didmpingi Oleh Hamid Kabid Anggaran jadi tentang pendanaan Pilkada 2020 ini itu kita berpatokan kepada aturan Permendagri itu nomor 54 dan perubahan terbarunya itu Permendagri No 41 tahun 2020 tentang pendanaan Pilkada 2020.

Jadi dalam pendanaan untuk Pilkada di daerah itu sepenuhnya dibiayai oleh daerah melalui APBD.

Baik itu Intitusi KPU, Bawaslu maupun pihak keamanan (Polres) dan di dalam pemendagri itu sudah mengatur Kapan harus kita laksanakan penyalurannya jadi di dalam aturan terbaru yang Permendagri 41 tahun 2020 jika sudah kita melakukan penandatanganan PHD ini maka dalam waktu dekat ini harus sudah kita Salurkan.

Menurut Iwan Kurniawan didampingi Hamid kabid Anggaran khususnya untuk tahap pertama untuk Bawaslu dan KPU uang itu sudah kita Salurkan tahap pertama untuk peraturan pemendagri No 41 kalau Peraturan Permendagri No 54 penyaluran itu tiga tahap.

Jadi kalau sekarang ini hanya dua tahap dengan Presentasi tahap pertama 40% tahap kedua nya 60%

Memang di dalam peraturan ini untuk belanja hibah itu memang penggunaannya tetap dipertanggung jawabkan cuman di dalam aturan ini agak ada kemudahan jadi untuk penyaluran tahap pertama dan kedua itu tidak dituntut dulu untuk pertanggung jawabannya.

Nanti setelah Pemilukada-nya selesai jadi di dalam ketentuannya setelah diketahui pemenangnya itu setelah 3 bulan dari penetapan pemenang baru dilakukan pertanggungjawaban terhadap hibah yang telah kita Salurkan kepada KPU Bawaslu maupun Polres Nunukan jadi untuk sementara ini yang tahap pertama sudah kami Salurkan dan Menurut ketentuan dalam waktu kurang lebih 1-2 hari harus kami bayarkan untuk yang tahap selanjutnya.

jadi memang seperti sampaikan tadi bahwa Pilkada di daerah itu harus dibiayai oleh APBD berdasarkan dari itu makanya karena KPU dan Bawaslu itu instansinya sendiri, maka instansi pemerintah juga ini bantuannya kita buatkan dalam bentuk hibah.

Hibah yang kita berikan dalam bentuk uang memang di dalam aturan 41 ini ada sedikit perubahan juga terkait dengan Bagaimana Pilkada ini dilaksanakan dengan protokol Covid-19 jadi ada beberapa memang item yang hanya kita melakukan perubahan di dalam rincian RAB

Lanjud Hamid bahwa untuk pertanggung jawabannya sesuai apa yang telah mereka ajukan di dalam rencana anggaran biaya (RAB) yang telah diajukan kepada pemkab nunukan melalui DPKAD proposal yang diajukan itu yang kita berpatokan ketentuannya untuk pertanggung jawabannya berdasarkan ketentuan Permendagri bahwa nanti untuk pencairan tahap pertama dan tahap kedua itu akan dilakukan pertanggung jawaban.

jadi untuk pengawasanya karena kita ini memberikan sesuatu ke dalam bentuk bantuan hibah ke instansi ke KPU dan Bawaslu, soal pertanggung jawabannya tetap normal seperti pertanggungjawaban yang lainnya.

hibah nanti pertanggung jawabannya akan diakomodir dalam laporan keuangan kita, tapi kalau untuk yang internalnya KPU dan Bawaslu itu barangkali itu merupakan kewajibannya mereka juga sendiri tapi kalau dari dpkad itu masuk dalam dalam pelaporan keuangan dan pertanggung jawaban.

Lanjud Hamid, untuk polres sebagai pengamanan mendapat anggaran sebesar Rp. 5.600.809.000 dana tambahan belanja barang pencegahan penanganan Covid-19 Rp 205.619.000.

Untuk komisi Pemilihan umum (KPU) sebagai pelaksana Sebesar Rp.28.000.000.000

Sementara untuk badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pegawas Pemuli Sebesar Rp.13.000.000.000

Lanjud Hamid dalam pengajuan proposal dari KPU, Bawaslu dan Poles memang tidak serta merta apa yang mereka ajukan itu kita lakukan Verifikasi dan persetujuan, jadi mekanismenya seperti di dalam aturan bagaimana kita memberikan hibah Bansos ke lembaga-lembaga lainnya.

Mereka mengawali dengan melakukan pengusulan proposalnya itu nanti dari bupati mengarahkan ke DPKAD untuk melakukan verifikasi atau ekstensi terkait dengan usulan KPU Bawaslu maupun polres.

Setelah itu semua usulan proposal dibahas setelah itu disepakati seberapa Pagu yang akan kita setujui.

Polres kemarin itu memang usulannya setelah kita setujui dengan yang di ajukan itu memang berbeda itu yang kita sepakati Rp 5.600.809.000

Hamid menyarakan untuk pertanggungjawabannya karena ini merupakan kewajiban Ke tiga instansi baik KPU Bawaslu maupun Polres setidaknya maksudnya sama-sama menjaga karena pertanggung jawaban ini tidak dituntut sesuai dengan yang Permendagri 41 yang terakhir ini mekanisme beraturan disebut yang diatur di situ masalah pertanggung jawabannya menjadi Harapan Kita.

Apa yang telah dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan nantinya sesuai dengan apa yang diajukan, ujar Hamid Kabid Anggaran Dinas Pengelola keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) pemerintah daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

 

 

Reporter : Yuspal

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *