Jelang Pilkada 2020, Pemkab Nunukan serahkan Dana Hibah anggaran Pilkada sebesar 28 M

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid SE.,MM, menandatangani naskah Pemberian Anggaran Pilkada 2020 berlangsung diruangan Bupati Nunukan yang dihadiri Kapolres Nunukan, Ketua KPU Nunukan dan Ketua Bawaslu. Rabu (8/7).

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini merupakan yang kedua pasca adanya perubahan dari permendagri No 54 ke No 41, sehingga harus dilakukan perjanjian atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD tahap kedua, kenapa itulah dilakukan karena di dalam ketentuan permendagri no 54 itu mensyaratkan tiga kali pencairan sementara di permendagri No 41 2020 itu mengisyaratkan dua kali pencairan

“Kita inikan diberi ruang untuk melakukan perubahan itu tetapi tidak merubah dari jumlah tetap nilainya masih tetap Rp.28 Milyar yang diberikan cuma proses mekanisme caranya yang berubah dari tiga kali kedua kali dari sebelumnya 3 kali pencairan itu 40% 50% 10%,” ujarnya.

Lanjud Rahman, bahwa itu ada mekanisme kemudian dirubah ke Permendagri No 41 menjadi 2 kali pencairan yakni 40% dan pencairan kedua sebesar Rp 60%.

Kalau melihat dari ketentuan itu di permendagri 41 itu pencairanya 5 bulan sebelum pemungutan suara jika kita menghitung itu besok pencairanya sisa dari pencairan pertama sebesar 40%.

Ketua KPU Nunukan, Rahman

Dari dua Pulu Delapan Milyar (28.000.000.000 ) itu untuk penyelengara kita di tingkat kabupaten/ kota. jadi kabupaten/kota, Panitia pemilihan kecamatan (PPK),desa sampai ke tingkat TPS jadi total itu penyelengara pemilu seluruh tahapan sampai selesai.

Pencairan kita yang pertama hampir 11 Miliar sisanya 16 sekian menurut informasinya akan di cairkan besok kamis,09/06/2020 sebesar 16 M sekian jadi total 28 Milayar

Pada intinya pembiayaan itu untuk Pilkada apalagi di tengah wabah Covid-19 ada pembiayaan yang lebih bahkan itu kita ada support anggaran alat Pelundung Diri (APD) sebesar sebesar 3,8 M bahkan dari APBN mengingat karena memang kita harus melaksanakan pemilu itu dengan standar Covid-19 jika kita melaksanakan harus rekomendasi dari tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19.

Terkait dengan biaya memang sudah menjadi resiko dalam sebuat pesta demokrasi, apa lagi biaya terbesar kita berada di honor untuk penyelenggara kita.

Kesiapan KPU menurut Rahman SE. tentu kita mengacu dari surat-surat yang di keluarkan KPU RI surat itu mengacu dari pada koordinasi atau hasil komunikasi antara KPU RI dengan Tim Gugus Covid-19 apa yang menjadi keputusan itu juga yang di turunkan ke kita kami selaku di daerah tinggal melaksanakan apa yang menjadi acuan-acuan Oleh KPU RI karena anggaran sudah di turunkan kita ikuti mekanisme yang ada

 

 

Reporter : Amsal

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *