Dapat anggaran 13 M, Bawaslu Nunukan akan optimalkan penggunaan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Dana hibah anggaran Pilkada Nunukan 2020 telah ditandatangani, dari dana yang ada kita optimalkan, kita lakukan efektivitas dan efisien dalam setiap penggunaan anggaran yang ada di tengah kondisinya pandemi Covid-19. Kementerian Dalam Negeri juga sudah mengintruksikan agar dilakukan optimalisai penggunaan anggaran, dan hal itu akan kita lakukan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Nunukan Yusran saat menghadiri penandatangan Naska Perjanjian Hiba Daerah anggaran Pilkada serentak 2020 Kabupaten Nunukan, Rabu (8/7).

Menurut Yusran penandatangan Naska Perjanjian Hiba Daerah (NPHD) Optimalisasi dalam rangka Covid-19 Jadi kita optimalisasi kita lakukan apa efektivitas dan efisien setiap anggaran yang ada karena kan kondisinya pandemi dari anggaran yang ada itu kita diminta untuk melakukan optimalisasi dari Kementerian Dalam Negeri dan itu sudah kita lakukan.

Dan sudah ditandatangani Naska Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Adedendum jadi pencairannya dua kali yang sebelumnya Pencairannya tiga kali. ujar Yusran

Apa yang membedakan Pilkada yang lalu dengan pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2020.

Yang membedahkan dari segi protokol kesehatan yang menjadi syarat utama dalam setiap tahapan Pilkada dan itu menjadi objek pengawasan teman-teman Bawaslu dalam penerapannya di lapangan.

Saat ditanya mengenai anggaran Pengawasan dan pemampaatanya?

Yusran menjawab, sebenarnya anggaran Bawaslu itu pada prinsipnya cukup, tidak lebih dan tidak kurang, yang penting cukup berapapun kemampuan daerah kita Optimalkankan, usahakan dan rencanakan semaksimal mungkin.

Jadi prinsipnya tetap efektivitas dan efisiensi jadi kita sudah pangkas seperti misalkan perjalanan dinas kita sudah pangkas, sosialisasi tatap muka, model virtual dan sebagainya kita lakukan pemangkasan untuk efisiensi dan optimalisasi dan itu sudah ada edarannya dari Bawaslu pusat item-item apa aja yang harus di lakukan efisiensi.

Saat ditanya apakah ada peningkatan anggaran pilkada tahun 2015 lalu dengan thn 2020?

Menurut Yusran bahwa perbedaan anggaran pilkada 2015 dengan Pilkada tahun 2020 pasti ada, karena dulu hanya 15 Kecamatan, sekarangkan sudah 21 Kecamatan, sehingga ada pembiayaan yang berubah dan pasti lebih besar.

Secara Otomatis tentu ada perbedaan dari sisi pembiayaan teman-teman di kecamatan karena sudah 21 panwascam sehingga biaya akan semakin meningkat memang ada Perbedaan besaran anggaran dan juga akan terjadi kenaikan harga misalkan inflasi itu mempengaruhi besarannya anggaran tapi tetap kita prinsipnya itu efisiensi optimalisasi anggaran yang ada.

Bawaslu juga itu tidak minta banyak, yang penting cukup tidak kurang dan tidak lebih, kalau lebih juga akan berpotensi disalahgunakan, kalau kurang juga susah juga tentu akan mempengaruhi kualitas, yang terpenting itu bagi kami adalah cukup tidak lebih tidak kurang yang penting itu lebih dari cukup.

Yang jelas Bawaslu mendapat anggaran dana hiba dari pemerintah sebesar 13 milyar, dari anggaran yang ada tersenut kita optimalisasi dan sesuaikan dengan kondisisekarang di saat pandemi covid-19.

Anggaran ini kita sudah direncanakan sebaik mungkin terhadap anggaran yang ada yang pasti sesuai aturan itu yang terpenting dan kita sudah menegaskan ke jajaran juga yang di bawah supaya anggaran itu tidak bocor

Harapan Panwaslu Agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah ini dengan cara berani melaporkan kalau ada dugaan pelanggaran Pilkada itu yang penting karena kalau tidak ada pelapor tidak ada saksi kita tidak bisa melakukan penindakan terhadap suatu pelanggaran tentu itu yang pertama.

Kedua juga partisipasi dalam pemilihan, yang ketiga kita menerapkan protokol kesehatan dalam Pilkada ini karena selamatan jiwa orang itu merupakan hal yang utama dari setiap tahapan Pilkada.

 

 

Reporter : Yuspal

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *