Dugaan korupsi Rp 202 M, Eva Nora : Manajemen Resiko tanggung jawab Dirut Bank Sumut

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Penganalisaan PT. NSP (Sunprima Nusantara Pembiayaan) bukan kewenangan devisi Tresuri, tapi merupakan kewenangan devisi kredit yang laporannya disampaikan ke Direktur Utama dan Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut.

Hal itu diuraikan Advokat Eva Nora, selaku Penasihat Hukum (PH)  terdakwa Maulana Akhyar Lubis dalam eksepsi (nota keberatan atas dakwaan) yang dibacakan dalam persidangan online di ruang Cakra-2 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (13/7/2020).

Terdakwa Maulana Akhyar Lubis, merupakan Pemimpin Divisi Tresuri Bank Sumut  dan telah melakukan kewenangannya sesuai dengan  Standar Oprasional Prosedur (SOP) Bank Sumut, papar  Eva.

Lebih lanjut dikatakan, rekayasa laporan keuangan PT SNP, sehingga terjadi pembelian sebesar Rp 177 miliar lebih, tidak diketahui terdakwa.

“Laporan keuangan PT NSP bukan laporan keuangan yang sebenar, tapi direkayasa yang tidak diketahui terdakwa,” ungkap Eva.

Disebutnya pula , menyangkut manajemen resiko merupakan tangggung jawab direktur utama, direktur kepatuhan, direktur pemasaran serta direktur bisnis dan syariah. “Manajemen resiko bukan tanggung jawab terdakwa, selaku pimpinan devisi Tresuri, ” jelas Eva.

Dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Sri Wahyuni ini, Advokat Matilda, selaku penasihat hukum terdakwa Andri Irvandi juga menyampaikan eksepsi, yang intinya menyinggung tentang dakwaan yang kabur dan tidak akurat.

Seperti diketahui, JPU Robertson dari Kejatisu menjerat kedua terdakwa dengan tidak pidana korupsi dan pencucian uang.

Disebutkan, Maulana Akhyar Lubis (52), Pemimpin Divisi Tresuri PT Bank Sumut  dan Andri Irvandi, SH, MBA (53) Direktur Kapital Market PT MNC Securitas diadili bersama-sama dengan Doni Satria, Direktur Utama PT SNP (berkas terpisah) terkait dengan penjualan surat berharga, Medium Term Notes (MTN) yang merugikan Bank Sumut Rp 202 milyar lebih.

Awalnya, tahun 2017  PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) mengalami kesulitan dalam keuangan, terlihat dari pergerakan arus kas, uang masuk lebih kecil dari uang keluar.

Guna menambah biaya operasional, PT NSP melakukan penjualan surat berharga berupa Medium Term Notes (MTN). Doni Satria, selaku Direktur Utama PT SNP  kerjasama dengan pihak MNC Sekuritas untuk  menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan. kemudian ditawarkan ke Bank Sumut, melalui terdakwa Maulana Akhyar Lubis, selaku pemimpin Divisi Treasuri PT Bank Sumut .

Penjualan MTN terjadi, sekira Nopember  2017 hingga April  2018 bertempat di kantor PT Bank Sumut Jalan Imam Banjol Nomor 18 Medan.

Bank Sumut bersedia membayar MTN  PT NSP yang diketahui tidak sehat, dengan pembayaran tiga kali. Tahap-1 dibayar Rp 50 miliar, tahap-2 sebesar Rp 75 miliar, dan tahap-3 sebesar Rp 50 miliar. Akibatnya Bank Sumut mengalami kerugian sebesar Rp 177 miliar ditambah bunga menjadi Rp.202.072.450.000,00

Terkait dengan Pencucian Uang. Disebutkan, Andri Irvandi, selaku Direktur Kapital Market pada MNC Sekuritas , memilki rekening Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jakarta, nomor  0700098017200, menerima sejumlah uang dari PT SNP, yang dikirim oleh Arif Efendi.

Kemudian terdakwa Andri Irvandi mentransfer kepada Maulana Akhyar Lubis, Nurul Aulia Nadhira dan Rizal Pahlevi Hasibuan .

Terkait  dengan penjualan MTN PT NSP, mengalir komisi ke pihak-pihak terkait, kepada terdakwa Maulana Akhyar Lubis mengalir Rp 514 juta, kepada Nurul Aulia Nadhira Rp 200 juta dan Rizal Pahlevi Hasibuan sebesar Rp 100 juta.

Menurut JPU, perbuatan itu telah mencampurkan harta kekayaan sah dengan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi.

Perbuatan itu dikenal dengan tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) atau yang dikenal sebagai Mingling.

Terkait perkara korupsi, para terdakwa
diancam, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya  UU Nomor 20 Tahun 2001 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1  Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedang terkait pencucian uang,  kedua terdakwa  diancam pidana Pasal  5 ayat (1) Undang-undang  Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

 

 

Reporter: ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *