Gelar RDP dengan Dinas Pendidikan, Anggota DPRD Nunukan minta perhatian khusus bagi Dapil III

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – DPRD Kabupaten Nunukan bersama Disdikbud Kab Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas proses belajar mengajar Tahun Ajaran 2020/2021 dalam situasi Pandemi Covid-19. Senin (13/7).

Dalam RDP tersebut Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan H. Junaidi. SH, menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar siswa tingka Paud, SD, dan SMP dimulai pada hari Senin, 13 Juli 2020 dilaksanakan dengan system Belajar Dari Rumah (BDR) sesuai Surat Edaran (SE) Bupati Nunukan No. 134/338/SETDA-HUMPRO/VII/2020.

Dalam SE Bupati Nunukan disusun dengan dasar pertimbangan utama adalah keselamatan dan Kesehatan sekolah dan merujuk kepada Keputusan Bersama 4 Menteri yaitu, Mendikbud, Menag, Menkses, dan Mendagri serta mempertimbangkan aspek epidemiologi penyebaran covid-19.

Kabupaten Nunukan saat ini masih berada dalam Zona Orange (Resiko sedang) dan aspek psikologis Orang Tua, Peserta Didik, Guru, Tenaga Pendidik, dan masyarakat yang khawatir akan terpapar Covid-19.


H. Junaidi SH, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nunukan

Selanjutnya disampaikan oleh Kadis bahwa Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar berpedoman pada SE Sekjen Kemendikbud No 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BDR. Dalam pedoman BDR dijelaskan bahwa BDR dilaksanakan dengan 2 metode, yaitu :
1. Metode Dalam Jaringan (Daring), yakni dengan memanfatkan teknologi internet (Video conferense, Teleconferense, melalui Group WA, Learning Manajemen System, dan lainya.
2. Metode Luar Jaringan (Luring), yakni melalui media televisi, radio, modul, buku cetak, dan kunjungan guru ke rumah Peserta didik / pos guru, dan lainya.

Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tersebut mendapat tanggapan dari beberapa Anggota DPRD Kabupaten Nunukan khususnya yang berasal dari Dapil III, yang menyatakan di wilayah Dapil III dengan kondisi daerah yang masih banyak keterbatasan, dan ketertinggalan diantaranya jaringan internet, listrik dan juga kepemilikan HP Android / Computer oleh peserta didik, menurut Anggota Dewan bahwa Pelaksanaan BDR kurang efektif untuk terapkan.

Sehingga diusulkan agar dibuat kebijakan khusus / spesifik local tentang Pembelajaran di Wilayah Dapil III dan dapat diberikan ijin KBM dilaksanakan dengan tatap muka dengan system shift / dicarikan system dan metode yang lebih efektif ujar widodo.

Menanggapi aspirasi/usulan DPRD Kabupaten Nunukan, Kadis Dikbud menyampaikan bahwa kebijakan BDR ditetapkan oleh Bupati Nunukan, sehingga aspirasi tersebut lebih dahulu akan disampaikan kepada Bupati Nunukan dan dikoordinasikan dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Nunukan sebagai pemegang otoritas Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19.

Beberapa Anggota DPRD lainnya juga menyampaikan beberapa pertanyaan, masukan, saran dan usulan yang secara umum terkait dengan teknis pelaksanaan pembelajaran belajar dari rumah ( BDR), begitu juga masalah tunjangan guru, dan juga usulan rehab/renovasi beberapa sekolah yang kondisinya sudah kurang layak.

Atas hal tersebut kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud ) telah menjelaskan dengan detail dan akan segera menindaklanjuti.

 

 

Reporter : Yuspal

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *