Tersangkut kasus korupsi kapal wisata, Party Simbolon dituntut 6 tahun penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan – Party Pesta Oktoberto Simbolon ST (49) PNS Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Perhubungan kab. Dairi, Sumatera Utara, dituntut 6 tahun penjara, karena terbukti terlibat dalam perkara korupsi pengadaan kapal wisata senilai Rp 395.090.909.00.

Dalam persidangan secara online di ruang Cakra-2 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (13/7/2020), Jaksa Penuntut Umum (JPU )  Anita Apriliani dari Kejari Dairi juga mendenda terdakwa Rp 200juta subsider 3 bulan kurungan.

Meski demikian, JPU tidak mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara, sebab kerugian negara sebesar Rp 395 juta telah dibebankan  kepada kontraktor Nora Butarbutar (telah vonis, berkas terpisah).

Menurut JPU, bermula TA 2008 Pemkab Dairi menetapkan anggaran kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata dengan anggaran Rp 525 juta yang sumber dari APBD Kab. Dairi TA. 2008.

Dalam kegiatan ini, terdakwa Party Pesta Oktoberto Simbolon menjabat sebagai  Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa. Selaku ketua panitia, terdakwa mempunyai tugas untuk menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),.

Kacaunya, dalam pelaksanaanya, terdakwa tidak pernah membuat HPS untuk pengadaan kapal wisata, tidak pernah melakukan survey harga dan tidak memiliki patokan harga.

Patokan harga hanya bertumpu pada nilai penawaran yang diajukan oleh tiga perusahaan calon penyedia, termasuk CV Khayla Prima Nusa sebagai pemenang lelang dengan penawaran Rp. 395 juta.

Dalam kegiatan ini, terdakwa bekerjasama dengan, saksi Tumbur M. Simbolon ( Ketua Panitia Serah Terima Pekerjaan ), Jinto Barasa ( Sekretaris Panitia Serah Terima Pekerjaan), Naik Syahputra Kaloko  (PPK /PPTK).

Kemudian terdakwa juga bekerja sama dengan Pardamean Silalahi (Kadis Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan Kab. Dairi), serta Naik Capah dan Jamidin  (Pengawas Lapangan). Kemudian Nora Butar-Butar, selaku wakil direktur CV. Khayla Prima Nusa ( pemenang lelang).

Sekira tanggal 11 Desember 2008 dilakukan serah terima kapal. Namun dalam.acara itu dibuat catatan kepada
kontraktor, yakni perlu melakuan perbaikan atas cacat, kekurangan, dan kerusakan yang timbul pada masa pemeliharaan.

Disebutkan, cacat, kerusakan yang perlu diperbaiki adalah cat kurang rapi. Namun kenyataannya sampai saat ini kapal tersebut tidak pernah ada, sehingga negara notabene Pemkab Dairi dirugikan Rp 395juta.

Menurut JPU terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana  dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Hakim ketua Safrin Batubara menunda sidang hingga pekan depan untuk mendengar  nota belaan (pledoi) terdakwa dan penasihat hukumnya, advokat Suandi Marpaung.

Perlu diketahui,  dalam perkara ini telah tujuh terdakwa divonis hakim tipikor PN Medan, termasuk wakil direktur CV Khayla prima Nusa, Nora Butarbutar.

Sedangkan terdakwa Party Pesta Oktoberto Simbolon sempat melarikan diri selama tiga bulan,  namun tertangkap di Jalan Timor Medan.

 

 

Reporter: ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *