Lambatnya proses keringanan denda pajak kendaraan, BP2RD abaikan hak warga

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Lambatnya prosesnya pengajuan keringanan denda pajak kendaraan bermotor di Dinas BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah) Sumut, mengakibatkan bertambah beratnya beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang lagi morat-marit karena wabah corona.

Setidaknya BP2RD telah mengabaikan hak masyarakat yang memohon keringanan pembayaran denda kendaraan, padahal keringanan denda sudah diatur dalam Perda dan Pergubsu.

Sumber Mitrapol menyebutkan bahwa pengurusan keringanan denda sangat betele-tele dan waktunya cukup lama, sampai berbulan-bulan.

Lamanya proses pengajuan itu membuat masyarakat harus membayar tunggakkan keterlambatan pajak kendaraan, yang biasa disebu TUPP (Tunggakkan Ulang Pokok Pajak).

Syaiful, Kasubdit PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) BP2RD, ketika dikonfirmasi Mitrapol tak bersedia menjawab, cuma dia bilang, konfirmasi langsung kepada Plt. Kaban Riswan SE.

“Saya tak bisa menjawab, konfirmasi aja langsung kepada Kaban Riswan, sebab semua ini kewenangannya,” jelas Syaiful.

 

 

Reporter: Herman.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *