Bukti Bahwa Negara Hadir dan Hukum Bekerja, Kepala BP2MI : Kami bakal selalu jadi mimpi buruk P3MI nakal

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Beberapa hari lalu, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) atas laporan masyarakat ke salah satu rumah tempat penampungan sementara calon PMI Non-prosedural di kawasan Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan, apa yang telah dilakukan adalah merupakan bentuk dari komitmen BP2MI dalam memberantas dan juga memerangi sindikasi terhadap mereka yang berupaya untuk mencari keuntungan dari para calon PMI.

“Ini merupakan salah satu aksi nyata dan komitmen BP2MI dalam memerangi sindikasi terdapat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).” jelas Benny dihadapan awak media dalam Pers Confrence yang digelar BP2MI, Rabu (15/07/2020)

Dimana kita ketahui dalam inspeksi tersebut, terindikasi terdapat 7 orang yang akan dikirim sebagai PMI nonprosedural ke negara tujuan Malaysia dan Singapura. Sementara didapati 2 orang calon PMI yang merupakan pasangan suami-istri, yang berinisial DPS asal Garut dan juga suaminya berinisial Y, dengan daerah tujuan penempatan rencananya DPS akan ditempatkan ke Singapura dan suaminya ke Malaysia.

“Kedua CPMI yang kemaren kita bawa ke kantor BP2MI dan telah di lakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan selanjutnya siang ini, pukul 14.00 WIB, kami akan membawa langsung berkas-berkas dan barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut untuk dilimpahkan ke Bareskrim Polri.” kata Benny

Benny juga mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pengecekan di SISKOP2MI, bahwa perusahan yang rencananya memberangkatkan mereka, yaitu PT. Sentosa Karya Aditama memiliki SIP3MI/izin penempatan dengan Nomor SIP3MI No. 158 Tahun 2017 dengan masa berlaku hingga 12 Januari 2022, dan juga PT. Al Jaidi Ikhwan, telah dicabut izin SIP3MInya dengan SK Pencabutan Nomor 22 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020, dan dapat dikatakan ilegal.

“Terhadap kedua perusahaan tersebut akan diberikan sangsi dimana, PT. Sentosa Karya Aditama, BP2MI akan merekomendasikan kepada Kemenaker untuk mencabut SIP3MI PT tersebut. Sedangkan PT. Al Jaidi Ikhwan akan dilaporkan atas dugaan kuat melakukan pelanggaran UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Dan juga telah melanggar ketentuan UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” ungkap Benny

Menurut politikus dari Partai Hanura dan juga Aktifis 98 ini, kedua perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sangsi pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

“Menurut Pasal 83 bahwa “Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).” tambah Benny

Berkali-kali Benny Rhamdani menegaskan terhadap perusahaan-perusahaan dan pihak-pihak yang turut mengambil bagian dalam sindikasi penempatan PMI nonprosedural untuk tidak lagi melakukan praktek-praktek yang melawan hukum dan Undang-undang.

“Saya pastikan kembali bahwa BP2MI bakal selalu menjadi mimpi buruk bagi P3MI yang nakal, yang mencoba bermain-main dengan kemanusian, dan tidak menghormati bahkan menginjak-injak hukum di Republik ini dan mengabaikan kewibawaan negara, dengan merendahkan Merah Putih di bawah bendera perusahaan. Ini adalah bukti bahwa negara akan selalu hadir dan hukum bekerja, tajam baik ke atas mau ke bawah,” tegas Benny.

 

 

Reporter : BS

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *