Wabup mengaku tak diundang ikuti rolling dan pelantikan pejabat tinggi pratama. Begini kata Legislator Mimika, Saleh Alhamid

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Hanura, Saleh Alhamid merespon pernyataan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob bahwa Ia tidak mengetahui dan tidak diundang saat Bupati Eltinus Omaleng memimpin pelaksanaan rotasi jabatan eselon III dan IV serta melantik pejabat tinggi pratama di lingkup Pemkab Mimika pada Jumat, (17/7) kemarin.

Legislator Mimika itu mengaku terkejut dan menilai relasi yang dibangun antara Bupati Eltinus Omaleng dan Wabup Johannes Rettob saat ini mengalami retaknya kepercayaan.

“Saya terkejut, artinya Pemerintahan Kabupaten Mimika saat ini dalam keadaan krisis kepercayaan terhadap pejabatnya sendiri. ini tidak masuk akal,” kata Saleh Alhamid kepada wartawan melalui WhatsApp yang diterima MITRAPOL, Sabtu (18/).

Alhamid menjelaskan, rotasi pejabat pada suatu lingkup pemerintahan memang benar adalah hak prerogatif dari seorang Bupati. Namun bukan berarti melupakan seorang Wakilnya.

“Bupati adalah jabatan politik. Sementara Wakil Bupati yang seharusnya dipercaya dan ditugaskan untuk menjalankan roda pemerintahan. Apalagi terkait rolling jabatan. beliau (Johannes Rettob-red) adalah orang lama berkarier di ASN, saya yakin beliau orang yang paling paham terkait ASN,” terangnya.

Dari berbagai jabatan yang dirolling di lingkup Pemkab Mimika, Ketua DPC Partai Hanura Mimika ini menyoroti pergantian pejabat Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Mimika dari pejabat yang lama, Paulus Dumais kepada pejabat yang baru Drs. Ananias Faot.

Menurutnya, penggantian Sekretaris Dewan seharusnya diawali dengan adanya koordinasi dan meminta pendapat dari pimpinan fraksi-fraksi yang ada.

“Sekwan itu diganti serendah-rendahnya Pimpinan DPRD berkoordinasi bahkan meminta pendapat kepada seluruh ketua-ketua fraksi. Karena sekwan itu pejabat pemerintah yang ditempatkan untuk mengurus DPRD bukan hanya mengurus pimpinan DPR,” beber Alhamid.

Kinerja ASN menurutnya, harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk regulasi yang ada bukan dikerjakan berdasarkan atas kemauan sendiri.

“Olehnya itu, saya menyarankan untuk bapa Bupati agar meninjau ulang pelantikan tersebut. Saya minta kepada pembisik di sekitar Pa Bupati agar stop memberikan hal-hal yang merusak regulasi,” ujarnya.

Saleh menyatakan, atensi ini ia sampaikan karena mengaku prihatin sebagai bagian dari pimpinan partai pengusung pemerintahan dengan jargon OMTOB tersebut.

“Saya sampaikan ini karna pernyataan Pa Wakil Bupati kepada media bahwa dia sudah tidak dihargai lagi. Jadi saya minta agar pembisik untuk stop. Jangan merusak regulasi,” pungkasnya.

 

 

Reporter : AQM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *