Tuntut oknum Agen BPNT diproses secara hukum, Ratusan Mahasiswa Kepung Kantor Dinsos Pandeglan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Mahasiswa nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial pandeglang, Selasa (15/07/2020).

Kedatangan GMNI ini untuk memprotes Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pandeglang dan Mereka menilai jika BPNT tidak maksimal dalam penyalurannya.

Dikatakan Sahroni, Korlap aksi unjuk Rasa ke awak media Mitrapol.com, sehubungan dengan adanya dugaan kasus pengelapan dan kasus tindak pidana korupsi, yang sebagaimana telah merampas hak seseorang berdasarkan UU Pasal 372 KUHP dan 378 tentang pengelapan dan penipuan Yang di lakukan oleh oknum perangkat Desa dan sekaligus merangkap sebagai agen- E warung di Desa sudimanik kecamatan cibaliung kabupaten Pandeglang banten.

“Terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) Pogram bantuan pangan non tunai (BPNT). Selain itu kami menduga pogram BPNT ini di monopoli,” ungkapnya (15/07/2020).

Ditambahkan Dede juhaedi selaku ketua prematur Dpc GMNI pandeglang menegaskan agar Dinas sosial (dinsos) bersikap profesional dan segera memberikan sanksi keras juga memperoses secara Hukum sesuai UUD yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), juga harus propesional.

Masih kata Dede, Saya menduga adanya monopoli dan dipolitisasi oleh oknum penjabat pemerintah daerah, kecamatan dan suplayer juga tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), Sehinga terjadinya Proses di tanderkan, jadi Sangatlah wajar ketika kuantitas dan kualitas tidak Sesuai dengan jumlah pagu yang harus diterima oleh sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM).

Lanjut Dede,”Maka dari itu saya selaku ketua prematur terpilih, DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang, beserta Kader GMNI Pandeglang menuntut kepada Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang untuk segera bertindak dan kepada pihak penegak hukum agar segera mengusut tuntas dan memenjarakan oknum agen E- warung yang telah menggelapkan kartu keluarga sejahtra (KKS), Pogram bantuan pangan non tunai (BPNT) yang telah merugikan uang Negara dan jika memang tuntutan kami tidak diindahkan maka kami tidak segan – segan akan membawa presoalan ini ke komisi pemberantasan korupsi (KPK),” tegasnya.

 

 

Reporter : Heru

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *