Wakil Bupati Mimika tak dilibatkan dalam rolling jabatan, PDIP merasa kecewa dan minta rolling dievaluasi kembali

  • Whatsapp
Ketua DPC PDIP Mimika yang juga wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan

MITRAPOL.com, Timika – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mimika, Papua merasa kecewa lantaran kadernya yang menjabat sebagai Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob sama sekali tidak dilibatkan dalam pelaksanaan rolling jabatan besar-besaran eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Mimika oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang berlangsung di Pandopo Rumah Dinas Bupati Mimika, pada Jumat, (17/7) kemarin.

Kekecewaan ini dinyatakan langsung oleh Ketua DPC PDIP Mimika yang juga wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan didamping Sekretaris DPC PDIP Akbar Baljanan, SH saat jumpa pers di Timika, Minggu, (19/7.

“Kami menghormati niat baik dari Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun Kabupaten Mimika ini. Namun soal rolling jabatan kemaren kami sangat kecewa, Wakil Bupati yang juga kader PDIP tidak dilibatkan bahkan tidak diundang dalam rolling jabatan di lingkup Pemkab Mimika, padahal itu rolling besar-besaran eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Mimika,” kata Yohanes Helyanan saat jumpa pers di Hotel Grand Tembaga, Timika Minggu (19/7).

Dijelaskan, tanpa keterlibatan Wabup Johannes Rettob dalam rolling jabatan struktural tersebut menandakan ketidak bijaksanaan seorang pemimpin daerah dalam hal ini Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Ketua DPC PDIP Mimika yang juga wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan (Kaos Hitam), didamping Sekretaris DPC PDIP Akbar Baljanan, SH (Kemeja Putih) saat jumpa pers di Timika, Minggu, (19/7).

“Kami dari Partai PDIP sangat menyayangkan itu. Kami merasa kecewa karena selain tidak dilibatkan Wabup juga penempatan pejabat yang baru tidak sesuai dengan latar belakang mereka,” ujarnya.

Helyanan menyebutkan, dari nama-nama yang dibacakan dalam rolling, ternyata ada beberapa nama yang menempati lebih dari satu jabatan. Selain itu banyak putra/putri pribumi yakni Amungme-Kamoro yang kariernya sedang menuju masa keemasan malah diberhentikan atau di non jobkan.

“Bukan hanya itu. Adapun nama-nama orang yang sudah pindah kabupaten bahkan ada yang sudah meninggal. Jadi kesannya asal-asalan dalam penyusunan nama kemudian dibacakan dalam rolling,” beber wakil ketua II DPRD Mimika.

Legislator Mimika ini kemudian meminta agar orang-orang yang ada di sekeliling Bupati Eltinus untuk tidak merusak regulasi pemkab Mimika dan tidak membenturkan hubungan baik antara Bupati dan Wabup.

“Saya berani berbicara karena pada saat pemilihan saya sebagai ketua koalisi. Saya punya hak berbicara untuk menjelaskan kepada pendukung. Selain itu juga atas perintah DPP PDIP. Kami juga tau Pak Bupati dan Pak Wakil sampai saat ini masih berhubungan baik,” terangnya.

Menurutnya hubungan koalisi Partai PDIP dan Partai Golkar di tingkat pusat maupun daerah sampai detik ini masih berjalan sangat harmonis. olehnya itu dirinya meminta agar hubungan baik ini tidak terjadi miskomunikasi antara Bupati Eltinus dan Wabup Rettob yang berakhir rusaknya kesolidan antar partai yang telah dibangun.

Dengan tegas selaku ketua DPC PDIP Mimika dan juga ketua koalisi pasangan OMTOB meminta untuk rolling pejabat esalon II, III dan IV dilingkup Pemkab Mimika yang berlangsung pada Jumat 17 Juni 2020 kemarin untuk dievaluasi kembali.

“Kami meminta rolling pejabat dievaluasi kembali. Kami meminta kebijakan Pa Bupati demi kepentingan daerah ini,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris DPC PDIP Mimika Akbar Baljanan, SH, menambahkan, berdasarkan UU Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa kapasitas seorang Wakil Bupati adalah memberikan masukan kepada Bupati dan hak prerogatif ada ditangan Bupati. Namun demikian didalam UU Pemerintah Daerah selanjutnya menjelaskan bahwa tugas seorang Wakil Bupati adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur sipil negara ASN.

“Maka tidak ada salahnya didalam rolling jabatan strategis maupun jabatan setingkat kepala sekolah juga seharusnya Wabup dimintai masukan dan pertimbangan, bukan diperlakukan seperti ini,” kata Akbar.

Menurutnya, bila dilihat dari sisi politik maka bupati dan wakil bupati sama-sama memiliki legitimasi karena keduanya dipilih dalam satu paket.

“Bukan karena mentang-mentang beliau Bupati lalu kami hanya Wakil Bupati kemudian sama sekali tidak dilibatkan dalam proses-proses semacam rolling jabatan. Kita sama-sama berjuang,” terangnya.

Sekretaris DPC PDIP Mimika ini menyatakan, dinamika yang sedang terjadi di Mimika saat ini sudah diketahui dan sedang dimonitor oleh PDIP ditingkat DPD hingga DPP.

“Didalam rollling jabatan kemarin, kami juga sesalkan tidak ada perempuan asli Papua yang ditempatkan dan dilantik. Ironisnya malah ada yang dinonjobkan. Terbukti bahwa memang tidak dilibatkan perempuan asli Papua didalam rolling jabatan. Ini artinya mereka membangkan terhadap UU Otsus,” pungkasnya.

 

 

Red

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *