M. Taufik Koriyanto, SH : Akibat lemahnya pengawasan, Pemda Bangka rugi Milyaran Rupiah

  • Whatsapp
Ketua Fraksi Partai Gerinda M. Taufik Koriyanto, SH

MITRAPOL.com, Bangka Belitung – Sejak 15 Juli 2015, PT. FAL berdasarkan SK Bupati Bangka No. 188.45/1879/II/2015 telah mengantongi izin lokasi seluas 3806 Ha di wilayah Desa Pugul dan Desa Bukit Layang.

Dari luas areal tersebut saat ini PT. FAL telah memiliki kebun seluas 3068 Ha dan telah memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah bukit layang, dari luas kebun milik PT. FAL tersebut, namun sampai saat ini belum merealisasikan kewajibannya untuk menyediakan kebun Plasma buat masyarakat sekitar.

PT. FAL juga sejak bereoprasi tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak atas kegiatan perusahaan, sehingga jelas-jelas masyarakat dirugikan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerinda M. Taufik Koriyanto, SH. kepada awak media.

Lanjut M Taufik, Belum lagi sampai saat ini PT. FAL juga tidak melakukan proses pendaftaran hak atas tanah seperti Sertifikat Hak Guna Usaha/Bangunan (HGU/HGB) atas luas kebun yang dimiliki oleh PT. FAL, sehingga Pemda Bangka dirugikan akibat tidak disetornya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke kas daerah sebagai bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nilainya diduga diatas 10 milyar rupiah.

Belum selesai masalah Plasama, CSR dan BPHTB, lagi-lagi PT. FAL bikin ulah, dimana Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. FAL di Bukit Layang mengatasnamakan PT. BSS, padahal izin PKS yang diberikan oleh Pemda Bangka atas nama PT. FAL, hal ini sesuai fakta di lapangan seperti bendera perusahaan, seragam karyawan, dokumen surat menyuruat seperti DO mengatasnamakan PT. BSS, tentunya masalah ini telah menimbulkan ketidaksesuaian dokumen perizinan sehingga menimbulkan permasalahan hukum.

Atas dugaan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh PT. FAL sebagaimana dikemukakan diatas, maka kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kab. Bangka patut mempertanyakan masalah tersebut kepada Bupati Bangka untuk tidak Melunak dalam memberikan sanksi hukum kepada PT. FAL, karena jelas-jelas diduga melanggar hukum dan hadirnya PT. FAL juga tidak memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar dan pemerintah daerah.

Kami dari Fraksi Gerindra menilai, telah terjadi dugaan adanya pelanggaran hukum oleh PT. FAL, akibat dari lemahnya pengawasan dan kebijakan pemerintah daerah saat ini, semakin pemerintah daerah tidak tegas terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hukum, maka semakin terjepit pula masyarakatnya, pungkasnya.

 

 

 

Pewarta : Tarmizi Yazid

 

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *