PT Mapoli Raya mohon Majelis Hakim tolak PKPU PT. Maybank Indonesia

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Termohon PT Mapoli Raya memohon kepada Majelis Hakim Niaga agar menolak  permohonan PKPU  PT Maybank Indonesia (pemohon).

Hal itu disampaikan  kuasa hukum termohon , Zulkifli Nasution  dalam persidangan beragenda kesimpulan di ruang cakra-6 Pengadilan Niaga  pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (21/7/2020) .

Intinya, termohon meminta agar majelis hakim diketuai Riana Pohan menolak permohonan PKPU ( Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) PT Maybank Indonesia untuk seluruhnya.

Majelis hakim juga diminta untuk memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret permohonan PKPU dari register perkara.

Pada uraian kesimpulan termohon disebutkan,  permohonan pemohon hanya diajukan oleh satu kreditur (PT  Maybank Indonesia), sehingga permohonan pemohon tidak memenuhi syarat.

Syarat dimaksud, Pasal 222 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 jo Keputusan Ketua MARI Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian, permohonan pemohon terhadap perjanjian musyarakah (penempatan modal usaha) yang belum jatuh tempo, juga tidak memenuhi Pasal 222 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004.

Lebih lanjut Zulkifli Nasution didampingi Andre Renardi dan Syahruzar  mengatakan, mengenai permohonan pemohon terhadap perjanjian musyarakah yang jaminannya dipasang hak tanggungan dan gadai saham.

” Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 huruf a Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, ” jelas Zulkifli.

Selain itu, permohonan pemohon terhadap perjanjian fasilitas musyarakah yang diperhitungkan menjadi utang pokok sebesar Rp 159.293.852.054, belum jatuh tempo.

Dengan begitu, permohonan pemohon yang menyatakan termohon mempunyai kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 177.593.811.399, adalah perhitungan yang tidak sederhana.

Disebutkan pula,  permohonan pemohon pada masa pandemi Covid-19 sangat tidak mendukung program pemerintah terkait ketahanan ekonomi nasional.

Usai menyampaikan kesimpulan masing-masing pihak, pemohon dan termohon, hakim ketua menunda sidang hingga Senin (27/7/2020) mendatang dengan agenda putusan.

 

 

Pewarta: ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *