Satpol PP Langsa, “Senjata” Siapa ?

  • Whatsapp

Oleh : Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR)

MITRAPOL.com, Langsa Aceh – Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat (Pasal 1 ayat 1 PP No.16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat (Pasal 1 ayat 2 PP No.16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota (Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

Tulisan tentang Satpol PP ini sengaja saya angkat, karena pada tanggal 21 Juli 2020, 1 truck bertuliskan Satpol PP Langsa beserta sederet pasukannya lengkap mengunjungi ekowisata hutan mangrove Langsa, menyerahkan sepucuk surat yang ditujukan kepada Direktur PT. PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI (PKLE) dengan no.331.1/399 perihal Teguran yang ditandatangani oleh Maimun Sabta, SE.

Latar belakang kunjungan dan lahirnya surat Satpol PP Langsa adalah adanya surat dari kuasa hukum CV. Ayudhia Management yaitu Muhammad Iqbal, SH tanggal 20 Juli 2020 No.010/SP/MI.A/VII/2020 perihal Tentang Permohonan Penertiban Pengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa yang merujuk kepada SK Direksi PT. PELABUHAN KOTA LANGSA (PEKOLA) No.014/PEKOLA/VI/2020 Tentang Penunjukan CV. Ayudhia Management sebagai pengelola Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa.

Jantung LASKAR berdegup kencang sewaktu membaca tembusan surat tersebut, salah satunya adalah DANLANAL Kuala Langsa, saya selaku Ketua Umum LASKAR memberikan koreksi kepada Pak Maimun selaku KasatPol PP Kota Langsa, jika di Langsa yang ada hanya Danpos, karena DANLANAL berada dan berkantor di Lhokseumawe untuk wilayah kerja bagian timur.

Pertanyaannya adalah, kenapa Satpol PP Langsa kelihatan begitu bernafsu untuk mengusir PKLE dari Hutan Mangrove dengan memberikan ancaman-ancaman sebagai berikut :

1. Meminta kepada PKLE untuk mengosongkan/menghentikan aktifitas pengelolaan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa.
2. Petugas Satpol PP Langsa akan melakukan pengawasan berkala.
3. Memberi waktu 7 x 24 jam untuk mengosongkan

Tugas Satpol PP adalah :

1. menegakkan Perda dan Perkada;
2. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3. menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
(Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja)

Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Dari ke tiga tugas Satpol PP diatas, maka poin yang mana yang sudah dilanggar oleh PT. PELABUHAN KUALA LANGSA ENERGI (PKLE)… ?

Bahwa Perjanjian Kerjasama Antara PEKOLA dengan PKLE Tentang Pengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat No.110/PEKOLA/IX/2017 dan No.003.SPJ/PKLE-LSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan sampai sekarang masih belum berakhir.

Perjanjian tersebut yang dibuat secara sah serta mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) dan tidak ada kaitannya dengan Satpol PP Langsa.

Selanjutnya, apakah surat Satpol PP Langsa diatas yang berisi ancaman kepada PKLE sudah memberi kepastian hukum ?

Kepentingan siapa yang dibawa oleh Satpol PP Langsa ? CV. Ayudhia Management, PEKOLA atau Walikota Langsa ?

Maka coba kita urut pelan – pelan agar kita temukan benang merah, siapa yang bersembunyi dari peristiwa ini dan hubungannya dengan Satpol PP Langsa, yaitu :

a. CV. Ayudhia Management yang merupakan perusahaan swasta tidak ada hubungan apapun dengan Satpol PP Langsa (Perangkat Pemerintah Kota Langsa).

b. PEKOLA merupakan BUMD Kota Langsa, tidak memiliki hubungan struktural dengan Satpol PP Langsa.

c. Satpol PP Langsa adalah perangkat daerah, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota langsa.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, kita sudah menemukan, siapa yang “bersembunyi” dan “berperan” dalam pengerahan Satpol PP Langsa ke Hutan Mangrove Langsa.

LASKAR menyarankan kepada Satpol PP Langsa, agar menarik kembali surat yang dikirimkan kepada PKLE karena itu bukan merupakan tugas Satpol PP yang dimaksud Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *