Tingginya biaya Rapid Test, RS Meta Medika Sibolga abaikan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Sibolga – Polemik tingginya tarif pemeriksaan Rapit Test yang dipungut oleh RS Meta Medika Kota Sibolga hingga Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), kepada calon penumpang yang hendak menyebrang melalui Pelabuhan Sibolga menuju Pelabuhan Gunungsitoli dan Pelabuhan Teluk Dalam, Tokoh Masyarakat Nias yang ada di Kota Sibolga, sekaligus sebagai Ketua DPC Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Kota Sibolga Sozanolo Telaumbanua, angkat bicara.

Kepada MITRAPOL, Sozanolo Telaumbanua menyampaikan bahwa kebijakan managemen RS Swasta tersebut, jelas masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, karena tidak mengindahkan Surat Edaran dari Kementrian Kesehatan RI Nomor : HK.02.02/I/2875/2020 yang ditandatangani oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan RI Bambang Wibowo (06/07/2020) Tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapit Test Antibodi.

Didalam surat tersebut jelas diterangkan biaya Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapit Test Antibodi sebesar Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), namun hingga saat ini RS tersebut tetap bertahan dan tidak mau mengikuti aturan yang ada, RS Meta Medika Sibolga beralasan, biaya alat Rapit Test dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas masih terlalu mahal, dan stok alat tersebut belum habis.

Jelas ini alasan yang tidak masuk akal, jika memang biaya Tarif Rapi Test yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan, lebih baik RS Meta Medika tidak perlu menyelenggarakan pemeriksaan Rapit Test tersebut. Karena Surat Edaran tersebut sebenarnya secara automatis wajib dijalankan,” ujarnya.

Masih kata Sozanolo, semenjak diberlakukannya Pemeriksaan Rapit Test, RS Meta Medika telah meraup keuntungan ditengah kesusahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat akibat dampak Pandemi Covid 19 hingga miliaran rupiah.

Untuk itu DPC HIMNI Kota Sibolga, meminta kepada Pemerintah Kota Sibolga dan Lembaga Legislatif Kota Sibolga untuk bersikap, bila dimungkinkan Izin Operasional RS tersebut dicabut, geramnya

Sementara itu, ketika diminta tanggapannya, pengacara kondang Kota Medan, sekaligus Ketua DPW Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Propinsi Sumatera Utara Rudi Chairuriza Tanjung, melalui media sosial Whatsapp mengatakan, bila hal itu benar adanya, RS Swasta tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni Mal Administrasi, sehingga aparat penegak hukum sudah sepatutnya mengusut tuntas masalah ini dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jelasnya.

 

 

Pewarta : Sugiri

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *