Kapolda Papua : Masyarakat yang ingin kembali ke Tembagapura diminta bersabar

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw mengimbau kepada warga masyarakat yang dievakuasi dari wilayah pegunungan Kabupaten Mimika tepatnya di Distrik Tembagapura untuk tetap tinggal di Timika dan tidak terburu-buru kembali ke wilayahnya.

Kapolda meminta agar warga yang dievakuasi akibat ulah dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut menunggu sampai situasi keamanan di daerah setempat benar-benar dinyatakan kondusif.

Irjen Pol. Paulus Waterpauw bahkan menilai, hingga saat ini pihaknya masih dilematis dalam mempertimbangkan kembali atau tidaknya ribuan masyarakat tersebut.

Olehnya itu, Jenderal bintang dua ini menyatakan pihaknya akan kembali melakukan evaluasi untuk membahas kembali atau tidaknya masyarakat dari 3 kampung pegunungan Mimika tersebut demi keamanan dan keselamatan warga.

“Begitu terjadi konflik (KKB-red) dengan aparat, masyarakat biasanya digunakan sebagai tameng. Mereka (KKB-red) itukan licik,” kata Irjen. Pol. Paulus Waterpauw melalui rilis tertulis Humas Satgas Operasi Nemangkawi yang diterima MITRAPOL, Sabtu, (25/7).

Dirinya menambahkan, selain memikirkan keamanan dan keselamatan masyarakat dari KKB, pihaknya juga berupaya agar dalam situasi endemi Covid-19 ini ribuan warga tersebut tetap terlindungi dengan baik.

“Kita tetap berupaya melakukan tindakan tegas kepada kelompok KKB. Kita himbau, jika ada yang tidak setuju dengan Pemerintahan Negara saat ini, bisa disampaikan langsung, bukan dengan cara-cara kekerasan,” tegas Kapolda.

Sebelumnya diberitakan, hampir 2 ribu warga pribumi di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Bulan Maret 2020 lalu telah dievakuasi oleh aparat gabungan TNI-POLRI.

Evakuasi dilakukan karena mereka mengaku trauma dan ketakutan dengan adanya teror dari kelompok kriminal bersenjata KKB yang berasal dari berbagai wilayah pegunungan di Papua.

Sejumlah KKB tersebut diketahui berada di sekitar perkampungan warga dan menembaki pos penjagaan TNI-Polri.

Tindakan itu membuat warga merasa terancam dan sulit mendapatkan kebutuhan sembako dan layanan kesehatan.

Ribuan warga pribumi tersebut memilih dievakuasi karena khawatir insiden November 2017 kembali terulang.

 

 

Reporter : AQM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *