PTUN Jayapura batalkan SK Gubernur Papua tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Mimika periode 2019-2024

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Pengadilan Tata Urusan Negara (PTUN) Jayapura, Papua telah mengeluarkan putusan membatalkan SK Gubernur Provinsi Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika Periode 2019-2024.

Keputusan ini dikeluarkan pasca 26 mantan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 menggugat SK Gubernur Papua tentang penetapan keanggotaan DPRD Mimika periode 2019-2024 ke PTUN Jayapura, karena merasa dirugikan atas pengurangan masa jabatan efektif hanya 4 tahun terhitung sejak pengambilan sumpah janji.

Kuasa Hukum Penggugat bernama Marjan Tusan, saat konferensi pers di Cafe Al Jazeera, Jalan Samratulangi, Timika pada Jumat (7/8) mengatakan, sebagai kuasa hukum dirinya memandang SK Gubernur No 155/266/Tahun 2019. Tanggal 24 Septermber 2019 tentang peresmian keanggotaan DPRD Mimika Periode 2019-2024 sangat bertentangan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baru.

“Kami melihat bahwa, hal itu bertentangan dengan regulasi yang ada, maka kami mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura pada 23 Januari 2020, dan pada 5 Juli 2020 gugatan yang kami ajukan dikabulkan oleh PTUN Jayapura,” kata Marjan kepada wartawan.

Diterangkan, gugatan perkara ke PTUN berkaitan dengan masa bakti dari anggota DPRD periode 2014-2019 yang dilantik pada tahun 2015 lalu belum habis masa jabatan namun kemudian diganti dengan anggota DPRD periode 2019-2024.

“Sedangkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 di pasal 155 mengatakan bahwa masa jabatan anggota DPRD terhitung lima tahun sejak pengucapan sumpah janji. Kami melihat penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD di 2019, dan itu belum cukup lima tahun,” terang Kuasa Hukum.

Lebih lanjut dikatakan, putusan PTUN Jayapura tanggal 5 Juli 2020 yang telah dibacakan oleh ketua majelis tersebut memiliki kekuatan hukum meskipun belum inkrah masih harus menunggu 14 hari kedepan, apakah dari pihak tergugat dalam hal ini Gubernur Papua akan kembali melakukan upaya banding atau tidak.

“Salinan putusan sudah ada sehingga sah secara hukum karena sudah dibacakan oleh majelis,” ujarnya.

Ditempat yang sama, mantan anggota DPRD Mimika, Victor Kabey mengutarakan putusan PTUN tersebut tak ada yang dirugikan, sehingga dirinya mengajak kepada seluruh elemen untuk mematuhi.

“Jadi kita harus sama -sama saling menghargai putusan ini, dan 14 hari kedepan diberi waktu untuk dilakukan banding,” kata Kabey.

Sementara itu, eks Wakil Rakyat Mimika lainnya, Theo Deikme yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menambahkan, “Masyarakat Mimika juga mengetahui masa jabatan DPRD sebelumnya masih tersisa satu tahun lagi dan seharusnya baru berakhir pada 24 November 2020 mendatang. Hak kami dicabut paksa,” beber Eks Legislator Theo.

Dalam kesempatan itu, penggugat lainya yakni Sony Marthin Kaparang menjelaskan, keanggotaan DPRD Mimika periode 2014-2019 pernah dinon aktifkan selama 1 tahun, karena menunggu putusan inkrah dari PTUN terkait SK Pelantikan DPRD Mimika waktu itu.

“Kita dinonaktifkan pada 29 Desember 2016, karena turun keputusan dari PTUN, dan diaktifkan kembali pada 14 Agustus 2017, selama delapan bulan kita masuk kantor tetapi tidak menerima hak-hak, dan itu bukan kasus yang sama, karen itu soal penetapan SK KPU, kalau yang sekarang ini masalah masa jabatan kita yang belum cukup lima tahun,” pungkasnya.

Diketahui, sebanyak 26 orang anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 sebagai pihak penggugat diantaranya, Yonas Magal, Kristian Victor Kabei, (Alm) Gerson Harol Imbir, Peben Yikwa, Theo Dekme, Yohanis Wantik, Hadi Wiyono, Anus Jikwa, Muhammad Asri, Yulius Kum, Thadeus Kwalik, Elias Mirip, Sony Marthin Kaparang, Markus Timang, Olieser Ohee, Antonius Kemong, Yohanis Sunme, Yalinus Mom, Yoel Yolemal, Kris Magai, Den B Hagabal, Yohanes Kibak, Atimus Komangal, Saleh Alhamid, Karel Gwijangge, dan Oktopianus Beanal.

 

 

Reporter : AQM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *