Masyarakat Cibeber minta Pemerintah segera tentukan wilayah Pertambangan Rakyat

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lebak Banten – Penambang Emas secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tidak bisa dipungkiri sebagai salah satu alternatif sumber mata pencaharian

Bukan menjadi rahasia umum, aktifitas ilegal minning tersebut terpaksa harus dilakoni, sebab menambang Emas merupakan salahsatu cara bertahan hidup dan dijadikan sumber mata pencaharian yang telah di jalankan sejak puluhan tahun oleh nenek moyang dari jaman belanda hingga turun temurun, yakni, sejak jaman Belanda mengelola pertambangan Emas PT. Antam Cikotok Tbk.

Menambang emas bagi warga Kecamatan Cibeber bukanlah sebuah pekerjaam hebat atau berpenghasilan besar seperti yang terlintas dipikiran. akan tetapi hanya itulah jalan yang bisa mereka lakukan sebagai alternatif untuk bertahan hidup ditengah keterbatasan lahan pertanian dibeberapa pelosok Desa dan perkampungan.

Warga Cibeber selalu berharap agar pemerintah Pusat maupun Provinsi Banten segera hadir membawa solusi serta kabar baik atas usulan yang pernah di sampaikan terkait permohonan agar Pemerintah segera menyediakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Selain itu, masyarakat Cibeber yang notabene penambang mas meminta untuk diberikan kemudahan dalam menempuh perizinan agar dalam kegiatannya para penambang lebih teratur, tertib, memperhatikan keselamatan, ramah lingkungan dan tidak lagi merasa bersalah.

Seperti yang disampaikan Kepala Desa Cibeber Harto kepada wartawan, Senin (10/08/2020) Pemerintah Desa telah mengajukan penunjukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Provinsi Banten. Lanjut Harto, ada beberapa wilayah yang diusulkan untuk dapat ditentukan sebagai wilayah WPR diantaranya : Desa Pasir Gombong Kecamatan Bayah, Desa Citorek Kidul, Desa Kujangsari, Desa Cibeber Lebak, Desa Cikotok, Desa Sukamulya, Desa Ciherang dan Desa Neglasari Kecamatan Cibeber dengan total luas lahan sekitar 425 Hektar.

“Sebetulnya masyarakat bukan tidak sadar hukum atau tidak mau taat terhadap aturan, karena masyarakat juga tentunya ingin melakukan kegiatan usaha dengan nyaman dan aman sesuai dengan peraturan yang ada, tapi pemerintah yang belum merespon aspirasi dan harapan masyarakat,”Tukas Harto.

Masih meurut Harto, Sesuai UU No.4 Tahun 2009 pasal 124 yang kemudian menjadi UU No.3 tahun 2020. Disitu mengatakan bahwa apabila disebuah wilayah telah berjalan aktifitas penambangan selama 15 tahun maka pemerintah wajib menetapkan wilayah tersebut sebagai wilayah pertambangan rakyat.

Sementara, Lanjut Harto, untuk wilayah Cikotok ini, dari sejak jaman belanda masyarakat sudah melakukan pertambangan di wilayah Cikotok, Cibeber. Jadi sudah sepantasnya wilayah Cibeber segera ditentukan sebagai wilayah pertambangan mas milik Rakyat”Tutur Harto.

Harto menjelaskan jika dirinya sudah bertemu dengan Wakil Gubernur Banten dan ESDM sekaligus membahas terkait pertambangan. Bahkan, bukan hanya tambang Mas saja tetapi pertambangan lainnya.

Namun disayangkan, sampai saat ini belum ada jawaban dan kepastian apakah sang Wakil Gubernur Banten mampu mewujudkan harapan masyarakat Ci beber (?)

Ditempat terpisah, Andri salah seorang tokoh masyarakat Cibeber juga berharap kepada pemerintah agar dapat memperhatikan nasib masyarakat Cibeber yang saat ini banyak kehilangan mata pencaharian dan belum ada alternatif pekerjaan lain sebagai penggantinya

“Pertambangan, bagi masyarakat Cibeber adalah merupakan mata pencaharian yang sudah terjadi turun temurun sejak nenek moyang. Masyarakat disini banyak yang menggantungan hidupnya dari kegiatan penambangan dan tidak memiliki kegiatan usaha yang lain. Oleh sebab itu, dengan ditutupnya pertambangan, mereka sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,”Ungkap Andri.

“Saya khawatir ini akan menimbulkan gejolak sosial dan meningkatnya angka kriminalitas di wilayah Cibeber, Kami akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan apabila permohonan kami ini terus tidak mendapat tanggapan pemerintah, lantas kemana itu selogan bahwa Minerba Untuk Kesejahteraan Rakyat,” tutup Andri.

 

Pewarta : Ubay Pol

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *