Zona wilayah berubah-ubah, Proses belajar mengajar di Kabupaten Nunukan Kaltara belum stabil

  • Whatsapp
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, H. Junaidi. SH

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Berubah-ubahnya penetapan Zona wilayah disaat pandemik Cocid-19 mempengaruhi Dunia Pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Nunukan Kaltara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Kaltara H. Junaidi SH didampingi Kabid Pendidikan Dasar Menegah Widodo menyatakan, penetapan zona ini adalah kewenangan Tim Gugus Covid-19, sebagai gambaran Zona Hijau ditetapkan ketika Dua Minggu terakhir tidak ada kasus baru, berarti sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka.

Kita mengacu pada Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Empat Menteri bahwa yang diizinkan untuk buka kelas itu hanya zona hijau, walaupun kita mendapatkan informasi bahwa saat ini lagi di susun atau dirancang sebuah kebijakan di tingkat pusat bahwa direlaksasi untuk dimungkinkan diberikan peluang kepada zona di luar hijau itu bisa buka kelas dengan aturan yang lebih ketat

Tetapi kita masih menunggu kebijakannya disahkan itu mungkin yang perlu kita sampaikan terkait adanya pandemi covid ini dan dampak-dampak pandemi pada dunia pendidikan yang sangat terasa sekali karena di satu sisi pendidikan itu memang hak setiap warga negara, setiap anak-anak Didik kita yang yang ingin menempuh pendidikan.

Dengan adanya Pandemi Covid-19 otomatis ada pembatasan karena kalau tidak dibatasi ini juga akan meningkatkan prevalensi untuk penyebaran virus dengan adanya pembatasan ini maka konsekuensinya logis nya bahwa untuk saat ini yang paling tepat kebijakannya memang (BDR) Belajar Dari Rumah untuk mencegah terjadinya kerumunan di sekolah.

Kemudian pemerintah mengambil kebijakan tentang metode BDR Namun kita juga menyadari bahwa efektivitas pembelajaran dengan metode BDR ini juga dibutuhkan ke kesiapan baik sarana prasarana juga sumber daya manusianya dalam artian sarana prasarananya Penunjang seperti komputer, gadget, jaringan internet dan sebagainya.

Kabid Pendidikan Dasar dan Menegah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, Widodo

Kemudian sumber daya manusianya baik dari sisi gurunya maupun sisi anak-anaknya kalau kemampuan IT gurunya juga tidak memadai maka PDR secara daring juga tidak akan efektif begitu juga sebaliknya, siswanya juga belum tahu cara menggunakan media internet, Android, komputer Ini semua adalah kendala-kendala yang dihadapi ketika metode PDR, Belum lagi masalah belum meratanya atau belum semua wilayah kita ini terjangkau oleh jaringan internet.

dengan metode yang lain pun itu juga bukan tidak mengalami kendala dengan metode daring dan menggunakan teknik offline atau dengan cara misalkan pos guru dan sebagainya juga bukan tanpa kendala.

Menurut Widodo, dengan ketersediaan jumlah guru yang terbatas tidak mungkin mampu melayani setiap anak, kalaupun dikelompokkan, ini juga membutuhkan, karena mereka banyak juga yang tersebar, kecuali mungkin di daerah-daerah tertentu mereka berkelompok, jadi gurunya bisa secara efektif datang langsung untuk mengajar.

Saat ditanya tentang penyaluran dan pemanfaatan Dana Bos yang berdasarkan peraturan undang-undang dimana selama Pandami covid-19 anggarannya di alihkan

Menurut Widodo, payung hukum pengalihan penggunaan anggaran Dana Bos ini sudah sangat jelas yang pertama, berdasarkan Permendikbud No: 8 Tahun 2020, kedua berdasarkan Permendibud No:19 tahun 2020 tentang perubahan Juknis BOS bahwa dana BOS di masa pandemi ini direlaksasi artinya diberikan ruang yang lebih luas kepada sekolah untuk menggunakan dana itu, salah satunya adalah boleh digunakan untuk pembelian pulsa data baik bagi Guru maupun Siswa.

Yang menjadi catatan ini bukan sesuatu yang harus, dikatakan boleh jadi hukumnya Sunah ini melihat lagi kondisi keuangan di sekolah Bagaimana dengan sekolah yang kecil atau jumlah muridnya sedikit kalau itu dibelikan pulsa data kepada anak-anak mungkin akan habis.

Bukan hanya sekadar Pulsa Data, banyak juga yang dibutuhkan biaya operasional yang dibutuhkan meskipun saat ini Operasional Sekolah tidak berjalan secara normal sehingga mungkin beban listrik, air akan berkurang tetapi ada biaya tertentu yang Meskipun tidak ada pelajaran tetap digaji yang lain.

Perlu dipertimbangkan Pulsa data ini bukan suatu kewajiban tetapi dibolehkan kalau memang ada silakan dianggarkan tetapi tidak realistis sebenarnya kalau menurut dinas Pendidikan kalau itu diberikan ke anak-anak saya yakin dana BOS itu hanya digunakan 1-2 bulan habis semuanya.

Saat ditanya bagaimana kalau suatu wIlayah tidak ada jaringan internet atau siswa tidak punya Hp Hendroid.?

Menurut Widodo, metode yang digunakan jika wilayah yang tidak ada akses internet atau mereka tidak punya HP adalah dengan sistem Offline atau luring metode atau teknik yang digunakan adalah dengan modul pembelajaran jadi gurunya itu membuat modul dan modul itu semacam buku-buku ringkasan nanti diberikan kepada siswa diantarkan gurunya, jika sekolahnya dekat dengan rumah siswanya.

Kemudian Payung Hukum dana BOS, kerangka besarnya ada didalam Juknis No:19/2020, bahwa Dana BOS dibolehkan untuk transportasi, konsumsi, pembuatan modul dan untuk mengantarkan soal siswa melalui jasa kurir, itu bisa dibayarkan dari Dana BOS, akan tetapi harus rasional dan bisa dipertanggung jawabkan, pungkas Widodo.

 

 

Pewarta : Yuspal

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *