3 kali dipanggil tak kunjung datang, Bupati Kaimana siapkan Surat Sakti untuk Nicolaas E Kuahaty

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Bupati Kaimana, Papua Barat, Matias Mairuma menyebutkan batas waktu pemanggilan untuk yang ke-tiga kalinya terhadap Nicolaas E Kuahaty sebagai aparatur sipil negara ASN pada lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kaimana telah berakhir pada tanggal 5 Agustus 2020 kemarin.

Bupati menjelaskan, selama pemanggilan terhadap kepala Dinas PUPR Kaimana itu dilakukan, dirinya tidak pernah dihubungi yang bersangkutan untuk berkoordinasi maupun menghadap secara langsung.

“Tidak pernah, sampai batas akhir pemanggilan ke-3 tanggal 5 Agustus lalu yang bersangkutan (Nicolaas E Kuahaty-red) tidak pernah menghadap. Tanggal 6 Agustus kemarin kami sudah siapkan Surat Sakti,” kata Bupati Matias kepada wartawan pada, Kamis (13/8).

Surat sakti tersebut nantinya akan diantar langsung kepada yang bersangkutan yakni Nicolaas E Kuahaty yang saat ini menjabat Asisten III Setda Mimika.

Bupati Kaimana yang juga asal suku Kamoro ini kemudian menjelaskan bagaimana mekanisme mutasi seorang pejabat ASN antar Provinsi menurut regulasi.

Berdasarkan, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 53 menyebutkan, Presiden mendelegasikan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat tinggi pratama kepada Gubernur, Bupati/Walikota. Pelimpahan kewenangan itu disebut kewenangan atributif.

“Artinya terkait pengangkatan, pindah tugas dan pemberhentian seorang ASN itu kewenangan atributif ada pada Bupati/Walikota atau Gubernur. Tidak bisa didelegasikan. Dalam kasus ini, NK pindah ke Timika harus persetujuan saya sebagai bupati, tidak bisa persetujuan wakil atau Sekda. Dia ke Timika atas rekomendasi Sekda, itu sangat keliru, tidak sesuai regulasi,” bebernya.

Hiruk-pikuk yang terjadi di Kabupaten Mimika, terkait Nicholaas E Kuahaty yang notabene adalah pegawai ASN dan menjabat kepala Dinas PUPR di Kabupaten Kaimana, Papua Barat namun juga menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika.

“Saya sebagai Bupati Kaimana penting sekali untuk menanggapi dinamika yang terjadi di Timika, terlepas dari haI-hal Iain yang bukan menjadi urusan saya. Namun tentang pejabat eselon II kami (Nicholaas E. Kuahaty- red) yang di sistem administrasi kepegawaian masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemda Kabupaten Kaimana, dengan jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,” kata Matias.

Bupati Matias menerangkan, jabatan yang diemban Nicholaas E Kuahaty sebagai Plt Sekda Mimika selama 14 hari dan sebagai Asisten Bidang Umum Setda Mimika terhitung 23 Juli 2020 lalu hingga saat ini. Semestinya tidak diperbolehkan karena belum ada persetujuan perpindahan darinya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Saya pernah baca di media bahwa Badan Kepegawaian Provinsi Papua melakukan koordinasi dengan Bupati Kaimana soal status NK (Nicolaas E Kuahaty-red). Saya ada di Provinsi Papua Barat. Saya tidak ada urusan dengan Badan Kepegawaian Provinsi Papua. Urusan mutasi (Nicolaas Kuahaty-red) itu berdasarkan regulasi adalah kewenangan saya selaku bupati di Kaimana,” terangnya.

Persoalan ini menurutnya sudah disampaikan ke Mendagri secara tertulis dan telah menerima tanggapan balik dari Kemendagri.

Berdasarkan surat tertanggal 21 Juli 2020, Mendagri mengirim surat kepada gubernur Papua Barat di Manokwari. Isinya tentang klarifikasi proses mutasi berdasarkan surat bupati Kaimana. Surat ini menjadi acuan Gubernur Papua melalui Plt. Sekda Papua membatalkan persetujuan pelantikan Nicolaas Kuahaty sebagai Plt Sekda Mimika.

Selain itu, Bupati Matias juga membeberkan bahwa pihak badan pemeriksaan keuangan BPK Provinsi Papua Barat sebelumnya telah menemukan adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan Nicolaas E Kuahaty dalam jabatanya sebagai Kepala Dinas PUPR Kaimana namun belum terselesaikan hingga saat ini.

Dirinya juga meminta agar badan pemeriksaan keuangan BPK menelusuri penandatanganan yang dilakukan oleh Nicolaas E Kuahaty selama menjabat di Kabupaten Mimika.

“Saya sudah ingatkan BPK. Kalau tidak melakukan audit secara khusus tentang pejabat eselon II yang pergi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) di Mimika maka semua temuan dari hasil laporan BPK di Kaimana tidak akan ditindaklanjuti. Ini masalah serius,” pungkasnya.

 

Reporter : AQM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *