Kemplang pajak Rp 1,9 milyar, Steven Lie divonis 2 tahun 6 bulan penjara

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Darmin Rusly alias Darmin  alias Steven Lie (42) Direktur CV. Karya Jaya Persada (KJP) divonis 2 tahun 6 bulan penjara, karena terbukti bersalah melakukan pengemplangan pajak sebesar Rp 1,9 miliar.

Putusan itu disampaikan oleh majelis hakim diketuai Immanuel Tarigan dalam persidangan di ruang Cakra-8 PN Medan, Kamis (13/8/2020)

Selain itu,  terdakwa yang beralamat di Komplek Surya Berlian Blok A Nomor 35-36 Lingkungan I Titi Kuning, Medan Johor ini juga dikenai denda dua kali Rp 1,9 milyar.

Menurut majelis hakim dalam amar putusannya, terdakwa secara tanpa hak  membuat transaksi fiktif secara berkelanjutan dalam bisnis ekspor – inport, perdagangan besar, jasa kontruks dan leveransir.

Terdakwa melanggar Pasal 39 A huruf (a) jo Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana  dirubah dengan UU  Nomor 16 ahun 2009  Jo pasal 64 ayat (1)  KUHPidana.

Putusan majelis hakim beda tipis dengan tuntutan JPU T. Adlina dan Bambang W dari Kejatisu yang menuntut terdakwa 3 tahun penjara, denda dua kali Rp 1,9 milyar.

Disebutkan, terdakwa Darmin Rusly alias Darmin alias Steven Lie merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). masa pajak Juni 2010 sampai Desember Tahun 2010, dan masa pajak Januari 2014 sampai September 2014.

Terdaftar sebagai PKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Polonia.Terdakwa selaku direktur CV. Karya Jaya Persada,
berdasarkan KTP ,  beralamat di Jalan Gatot  Subroto No. 286 Medan.

Usaha dijalankan terdakwa perdagangan besar,  berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak atau disebut sebagai usaha jasa Konstruksi dan leveransir dengan klasifikasi perdagangan besar.

Darmin melaporkan SPT  tanpa mencantumkan uraian jenis barang/jasa yang difakturkan. Tidak diketahui apakah barang yang dikirim atau dijual sebagai barang yang kena pajak yang diangkut oleh CV Karya Jaya Persada.

Terdakwa bekerjasama dengan saudara sepupunya saksi Eddy Hartono Bujung alias Toni. Bahkan disebutkan dalam dakwaan, peranan Eddy cukup besar dalam menentukan barang yang dikirim dan  penentuan gudang penyimpan.

Disebutkan pula, terdakwa Darmin meminta kepada saksi Eddy agar membukakan faktur pajak kegiatan usahanya, terkait dengan transaksi  impor barang , kegiatan konstruksi/jasa  yang bekerjasama dengan  4 perusahaan milik saksi Eddy.

Hebohnya, setiap faktur pajak yang diterbitkan maka keuntungan (fee) diperoleh saksi Eddy sebesar 1% sampai dengan 1,5% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.

 

 

Pewarta : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *