Rapat RDP pematokan lahan pemukiman warga di kabupten Wajo

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Makassar – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulsel Gelar rapat Dengar pendapat bersama Masyarakat dan sejumlah OPD, berlangsung di Ruang rapat komisi B DPRD. Kamis (13/08/2020) di Jalan Urip Sumiharjo Makassar.

Terkait pemotokan lahan pemukiman yang di lakukan pihak dinas kehutanan provinsi beberapa hari yang lalu di desa Awo Kec.Kera kab. Wajo sulsel. Kembali dibicarakan sebab warga disana merasa terusik dan akan kehilangan hak nya karena mereka memiliki sertifikat yang terbit pada tahun 2001. Olehnya itu masyarakat minta agar pematokan di pindahkan sebab lahan yang sudah dipatok dinas kehutanan bukan kawasan hutan lindung dinas kehutanan provinsi, pungas ardi selaku perwakilan masyarakat desa Awo Wajo.

Kadis Kehutanan jelaskan bahwa wilayah tersebut sudah masuk lahan kritis dan rencana akan ditanami pohon durian dan bibit yang bisa diproduksi masyarakat dan akan memberdayakan seluruh warga yang tinggal di pemukiman tersebut karena ini merupakan bentuk pencegahan dini bencana banjir dan wilayah itu sudah dilanda banjir pada bulan lalu juga jadi selain pihaknya memberikan kontribusi ke masyaakat juga merupakan bentuk peduli bencana alam, pungkasnya.

 

Sekitar 750H luas lahan yang akan digunakan dalam kegiatan rehabiliitasi panaman pohon di Wajo yang peta nya memang sesuai titik kawasan hutan lindung dan sudah lakukan sosialisasi ke tokoh masyakat stempat melalui kades(kepala Desa) dan sesuai petunjuk peta dan keputusan mentri LHP(lingkungan Hidup) bahwa wilayah tersebut masuk dalam kawasan lahan kritis nasional, ungkap UPTD KPH.

ketua komisi B DPR meminta apabila memang belum dilakukan kegiatan atau PT Pale selaku pihak ketiga dalam kegiatan itu agar tidak memulai dulu sebelum ada kejelasan lahan apakah itu memang lahan milik warga atau masuk dalam kawasan hutan lindung maka DPR meminta agar secepatnya dibentuk Tim oleh semua instansi terkait untuk bersama ke lokasi tersebut, dan memberikan solusi terbaik kepada warga apabila lahan itu masuk dalam wilayah hutan lindung, diketahui ada sekitar 200 hektare lahan yang di klaim warga dari dari 750H itu. Hasil rapat ini juga akan disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Susel, tandasnya.

Bupati wajo dan jajarannya yang ikut hadir dalam rapat ini, mengapresiasi ketua Komisi B atas respon dan langkah yang akan dilakukan yaitu pembentukan Tim dalam penanganan persoalan lahan tersebut, bersinergi dengan kehutanan, BPN dan LHP serta DPR dapil Wajo. Dan trimkasi kepada DPRD Provinsi sudah menerima kami dan masyarakat kami ditempat ini. Sebutnya.

Asisiten Satu Gubernur selaku yang mewakili Gubernur akan segera berkordinasi ke pusat bila kementrian Lingkungan hidup apabila memang bisa dipindahkan patoknya maka akan kita lakukan itu karena keputusan spenuhnya dipusat bukan di Pemprov dan bila nantinya benar wilayah tersebut di desa awo kabupaten wajo masuk dalam kawasan hutan lindung maka warga yang bermukiman disana tetap tinggal disitu dan bahkan akan diberdayakan seperti yang dikatakan pihak dinas kehutanan sebelumnya, pungkas Asisiten Satu Gubernur

 

 

Pewarta : Ali Ghugunk

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *