Tidak Singkron, Dinas Pertanian Lampung Timur diduga merekayasa laporan dana bagi hasil cukai Tembakau senilai 2,2 M

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Lampung Timur – Terkait kucuran dana bagi hasil cukai tembakau dari Kementerian Keuangan RI senilai 2,2 M sejak tahun 2018 – 2020 yang diduga pengelolaannya tidak jelas oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur. Kemudian tim media melakukan cross cek untuk selanjutnya meminta keterangan kepada lembaga yang menerima bantuan tersebut.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI Menurut daerah Provinsi/Kabupaten/kota,dana yang telah dikucurkan kepada dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut : kucuran dana tahun 2018 = (917.492.000 ), tahun 2019 = ( 766.549.000 ),tahun 2020 = ( 583.579.000 ) Total keseluruhan = ( 2.267.620.000)

Jajang, selaku Kasi di Dinas Pertanian Lampung Timur yang juga menangani persoalan tersebut mengatakan bahwa dana bukan uang, tetapi perlengkapan petani tembakau yang dibelanjakan rekanan dan disalurkan melalui lembaga APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) Lampung Timur.

“Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI dana tersebut dibagi bersama Dinas Kesehatan Lampung Timur.Bantuan Kami serahkan melalui rekanan berupa bibit tembakau dan pupuk serta mesin alat perajang tembakau melalui lembaga APTI Lampung Timur yang diketuai oleh Irsan.Bantuan itu selanjutnya akan di bagikannya APTI di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur,” ungkap Jajang kepada awak media, Senin (10/8/20).

Sementara itu secara terpisah,Irsan selaku Ketua APTI Lampung Timur, mengatakan menjabat ketua APTI sejak 2005 hingga sekarang dan tidak mengakui telah menerima bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur.

“Terkait bantuan yang dikatakan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur, bantuan melalui kelompok tani saya tidak pernah menerima. Apalagi bantuan berupa bibit tembakau pupuk maupun alat perajang tembakau,” ungkap Irsan kepada awak media di rumahnya Desa Tambah Luhur Purbolinggo Lampung Timur, Kamis (13/8/20).

Hal senada dijelaskan Jumingan, selaku Ketua APTI Provinsi Lampung sesuai SK Ketua Umum periode 2014 – 2019 bahwa tidak pernah menerima bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur.

“Selama saya menjabat Ketua APTI sesuai SK dari Ketua Umum APTI dari tahun 2014 -2019 , kami tidak pernah yang namanya mendapatkan bantuan baik itu berupa bibit tembakau dan pupuk maupun alat mesin perajang, baik itu Melalui APTI ataupun kelompok tani,” jelas Jumingan di kediamannya di Desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur, Jum’at (14/8/20).

Atas temuan dugaan korupsi tersebut dan sesuai pernyataan dari berbagai narasumber yang ada.Kedepan tim media akan berkoordinasi dengan LSM di Lampung Timur dan penegak hukum guna menelusuri aliran dana tersebut.

 

 

TIM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *