PPK dan Pelaksana Kegiatan didakwa dugaan Korupsi TPA Sampah

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut –  Sueka Bonafide Baron Kaban SH (50), dan Risdianto alias Anto (42) , didakwa dalam perkara dugaan korupsi Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, Kab. Karo, Sumatera Utara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andriani Sitohang dan Akbar Pradana dari Kejari Karo menyampaikan dakwaannya dalam persidangan virtual di ruang Cakra-2 Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Selasa (18/8/2020).

Dalam persidangan dipimpin Hakim Ketua Sri Wahyuni Batubara, disebutkan, Sueka Bonafide Baron Kaban merupakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)  Bid. Pertamanan dan Penerangan Jalan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Karo.

Selaku PPK, terdakwa melakukan pengadaan langsung, menandatangani Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja untuk lima perusahaan pelaksana pekerjaan studi kelayakan.

Sedangkan Risdianto alias Anto , Wakil Direktur CV. Karya Putra Mandiri, Pelaksana  Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah.

Semula Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karo,  memiliki Kegiatan Studi Kelayakan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dengan anggaran Rp. 250 juta yang bersumber dari P-APBD Tanah Karo TA 2015.

Studi kelayakan dilaksanakan lima  lokasi, yaitu Kecamatan Merek, Kecamatan Barusjahe, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Dolat Rakyat.

Kemudian terdakwa Sueka selaku PPK membuat Harga Perkiraan Sendiri dan nenetapkan setiap kecamatan sebesar Rp. 50 juta, namun terjadi penawaran sehingga berkisar Rp 49 juta perkecamatan.

Selain itu, terdakwa Sueka melakukan pengadaan langsung, menandatangani Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja untuk lima perusahaan pelaksana pekerjaan studi kelayakan.

Pada tanggal 27 Oktober 2015, terdakwa Anto mengajukan penawaran 5 perusahaan yang dianggap mampu melaksanakan kegiatan, yakni.CV. Kreasi Persada,  CV. Kreatif Cipta Pratama, CV. Sportif Citra Mandiri, CV. Permata Phytagoras dan PT. Ligresa Lau.

Rupanya, lima perusahaan yang diajukan hanya akal-akalan terdakwa Anto . Setidaknya, dengan cara melawan hukum, memanipulasi, memalsukan tanda tangan dan stempel lima perusahaan guna mengikuti pengadaan barang/jasa Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan

Kacaunya, hasil studi kelayakan yang dikerjakan terdakwa Anto, tidak layak digunakan dan tidak dapat digunakan. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara  sebesar Rp. 227.176.000,-

Terdakwa diancam Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

 

Pewarta : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *