LKPK pertanyakan komitmen Forkopimda Aceh Utara cegah Covid-19

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Aceh Utara – Penyebaran virus pandemi Covid-19 di Aceh semakin mengkhawatirkan, data update terakhir yang dirilis Tim Gugus tugas Covid-19 di Provinsi Aceh yang terpapar sudah mencapai 1,000 lebih.

Faktor peningkatan penyerbaran covid-19 di Aceh salah satu nya adalah masyarakat mengabaikan himbauan Pemerintah dalam mematuhi protokoler kesehatan, seperti jaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Tulis DIRWASTER LKPK Aceh dalam Rilis yang diterima media ini sabtu 22 Agustus 2020

Ketua DPW Lembaga LKPK Aceh Drs.Amirruddin AR Mengatakan ketidak patuhan masyarakat Aceh Utara ini tentu dilatar belakangi krisis kepercayaan, karena Pemerintah sendiripun tidak disiplin dan tidak konsisten mematuhi protokoler Covid-19, ujarnya.

Hal ini dapat dilihat dari pembiaran yang dilakuan oleh Pemerintah kabupaten Aceh Utara, dimana ditengah kewaspadaan dan ketakutan serangan Covid-19, malah para Geuchik dan perangkat Desa sibuk mengadakan pelatihan atau bimtek ke zona merah, padahal program tersebut tidak relevan dan tidak efektif dilakukan ditengah keresahan masyarakat dalam menghadapi pandemi yang menakutkan ini. Katanya

Acara Bimtek/pelatihan yang dilaksanakan Pemerintahan Desa (Pemdes) di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, terkesan dipaksakan, dan ini patut dipertanyakan, sebutnya

Patut diduga program pelatihan/Bimtek merupakan program penumpang gelap (titipan) pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk menggerogoti dana segar pelatihan dengan nilai yang sangat fantastis, imbuhnya

Kami menduga ini ada oknum drakula yang sengaja untuk memangsa dana desa ditengah kemelut wabah pandemi Covid-19, tuturnya.

Ketua DPW LKPK Aceh Amiruddin mengatakan, pada prinsipnya sesuai tujuan lembaga kami, LKPK Aeh tidak tinggal diam dalam hal ini, kami akan melakukan investigasi ulang ke kabupaten Aceh Utara, jika nantinya biaya bimtek tersebut di temukan adanya kerugian keuangan negara, maka kami tidak segan-segan untuk melaporkan para pelaku korupsi tersebut ke ranah hukum, Imbuhnya

Lanjutnya, kami meminta Bupati Aceh Utara untuk meninjau kembali tentang Biaya Bimtek Geusyik yang tidak masuk di akal di dalam wilayah kabupaten Aceh Utara, tulisnya mengakhiri rilis.

Ketua Pusat pengendalian Operasi Gugus tugas Covid-19 saat ditemui awak media di posko covid -19 di Landing Drs Amir Hamzah yang juga kepala BPBD Aceh Utara mengatakan, terkait pelatihan atau Bimtek para geusyik maupun masyarakat ke Luar daerah, sampai saat ini kami pihak gugus kabupaten Aceh Utara belum mendapatkan informasi tersebut, ujarnya

Lanjutnya, sampai saat ini belum ada laporan baik yang berangkat nanti malam ke luar daerah, maupun yang berencana membuat pelatihan di kabupaten ini sendiri, Katanya

Drs Amir Hamzah menambahkan kami sangat berterimakasih dengan adanya informasi ini, kami akan langsung berkoordinasi dengan para stecholder di masing -masing kecamatan dan kami juga akan menelusurinya, Sebutnya.

“Kami selalu mengimbau agar semua orang patuh pada protokoler covid -19, jangan di perdebatkan masalah protokoler kesehatan, pencegahan virus corona ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi semua pihak, mari kita saling mengingatkan dalam melawan wabah Pandemi ini,” tutupnya.

(Pewarta : TIM)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *