Warga di dua Desa Kecamatan Bojong tebus sertifikat PTSL sebesar Rp500 ribu

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang – Penerima Progam Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di dua Desa diantaranya, Cijakan dan Citumenggung Kecamatan Bojong, harus keluarkan biaya Rp 500 ribu per bidang.

Berdasarkan informasi yang berhasil di himpun, jumlah peserta penerima PTSL di dua Desa tersebut sebanyak 291 bidang tanah, yang terbagi di Desa Citumenggung sebanyak 230 bidang tanah dan Desa Cijakan sebanyak 61 bidang tanah.

Atas adanya program tersebut salahseorang warga Kampung Cibadak RT 14 RW 6, Desa Cijakan, Kecamatan Bojong terpaksa harus menjual padi hasil panennya demi menebus sertifikat PTSL sebesar Rp 500 ribu.

Padahal Badan Pertanahan Nasional (BPN) menginstruksikan jika pembuatan sertifikat PTSL dikenakan biaya Rp 150 ribu per bidang.

Salaseorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, saya terpakasa harus menjual padi hasil panen untuk nebus PTSL, saya menjual saking gak ada duitnya ditambah lagi terlalu cepat jangka waktu yang diberikan oleh pihak Desa hanya dua hari,” katanya, Rabu (19/8/2020).

Warga lainnya berinisial Endan Sunandar asal Kampung Cibadak RT 14 RW 6, Desa Cijakan, Kecamatan Bojong yang juga peserta Program PTSL mengaku belum menebus sertifikat PTSL lantaran belum memiliki uang untuk menebusnya.

“Belum saya tebus karena engga punya uang, mau dari mana saya punya uang segitu, kerja juga engga,” keluhnya.

Endan pun mengaku, saat mau proses penyerahan berkas di pinta Rp 100 ribu, Ia mengaku jika bukan hanya dirinya saja diminta segitu, namun tetangganya pun mengalami hal yang sama.

“Bukan saya aja yang dipinta uang segitu, tetangga saya pun sama dipinta segitu,” tegasnya.

Di tempat terpisah, warga Desa Citumenggung yang enggan disebutkan namanya, mengaku jika dirinya menghabiskan biaya sebesar Rp 500 ribu untuk mendapatkan program PTSL.

“Pertama saya ngasih Rp 150 ribu, setelah selesai pembuatan program PTSL saya di pinta lagi Rp 350 ribu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cijakan Kecamatan Bojong mengaku, pemungutan sebesar Rp 500 ribu untuk biaya administrasi lainnya di luar program PTSL.

“Ada biaya administrasi lainnya, seperti pembuatan akte hibah, yang belum memiliki itu kan harus di buatkan itu dulu,” kilahnya.

Adapun Kepala Desa Citumenggung sampai berita ini diterbitkan belum bisa dikonfirmasi secara langsung. (Tim)

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *