Diwakili Sekretaris Daerah, Bupati Nunukan sampaikan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2020

  • Whatsapp
Sekretaris Kabupaten Nunukan, Serfianus saat menyampaikan laporannya

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Serfianus menyampaikan secara resmi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Nunukan TA 2020 dalam masa Persidangan I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan. Senin (24/08/2020).

Dalam kesempatan ini, dihadapan anggota Dewan Serfianus menyampaikan laporan perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020.

Dalam situasi yang tengah dilanda pandemi covid 19 APBD Kabupaten Nunukan telah beberapa kali mengalami perubahan atau pergeseran Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan Prioritas serta menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Saat ini Covid19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan, dampak penyebab covid-19 di Kabupaten Nunukan berimplikasi pada penurunan daya beli masyarakat.

Menurut Sekertaris daerah bahwa saat ini indonesia mengalami krisis Penyakit Corona -19 berdampak terhadap lesunya perekonomian daerah dan berkurangnya kesejahteraan masyarakat keadaan ini membuat pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularannya.

Menurut Serfianus, Kabupaten Nunukan menyampaikan laporan Bupati bahwa Respon dan reaksi nyata pemerintah Kabupaten Nunukan untuk fokus terpadu dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Maka perubahan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Nunukan pada tahun 2010 mengalami penyesuaian berdasarkan, Pertimbangan untuk menyelaraskan dengan kebijakan penanganan pandemi covid 19 dari pusat hingga ke daerah.

Rancangan perubahan APBD TA. 2020 pendapatan semula diproyeksikan sebesar 1,434 Triliun Rupiah Mengalami penurunan menjadi sebesar 1,390 Triliun Rupiah.

Ketua DPRD Hj. Leppa dan Wakil Ketua DPRD Nunukan Burhanuddin SH menerima nota laporan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA. 2020 dari Sekertaris Daerah kabupten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Serfianus S.P

Penurunan pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah dana pertimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan perincian

Yang pertama pendapatan asli daerah yang semula dianggarkan sebesar 96, 151 Milyar rupiah mengalami perubahan menjadi sebesar 104, 676 Miliar Rupiah.

Dengan komposisi pendapatan pajak daerah semula sebesar 16,120 miliar rupiah naik menjadi 24,599 rupiah mengalami kenaikan 52,60%.

Hasil Retribusi daerah semula sebesar 3, 529 miliar rupiah turun menjadi 3,293 miliar rupiah Mengalami penurunan 6,68%

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula sebesar 5,100 miliar rupiah tidak mengalami perubahan.

Pendapatan asli daerah semula sebesar 71, 401 miliar rupiah naik menjadi 71,683 miliar rupiah mengalami kenaikan 0,40%

Yang kedua dana perimbangan semula sebesar 1,03 Triliun Rupiah berkurang menjadi 944, 502 miliar rupiah atau turun sebesar 6,85%.

Adapun kenaikan pendapatan dana pertimbangan ini berasal dari penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan komposisi bagi hasil pajak atau bukan pajak semula sebesar 215,117 miliar rupiah bertambah menjadi 228,897 miliar rupiah.

Dana alokasi umum semula sebesar 556,086 miliar rupiah berkurang menjadi sebesar 499, 443 miliar rupiah atau turun sebesar 10,19%, Dana alokasi khusus sebesar 242,789 miliar rupiah berkurang menjadi 216,161

Ketiga pendapatan daerah yang sah semula dianggarkan sebesar 324,4747 miliar rupiah bertambah menjadi 340,904 miliar rupiah yang berasal dari pendapatan hibah semula sebesar 33,274 miliar rupiah tidak mengalami perubahan

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya semula sebesar 53 miliar rupiah bertambah menjadi sebesar 68,808 miliar rupiah.

Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi semula sebesar 13,563 mrp bertambah menjadi 18,804 miliar rupiah dan Pendapatan lainnya semula sebesar 196, 259 miliar rupiah berkurang menjadi sebesar 193, 752 miliar rupiah.

Belanja pada rancangan perubahan APBD tahun 2020 proyeksi belanja semula sebesar 1,446 Triliun Rupiah berkurang menjadi 1,47 Triliun Rupiah.

Komposisi belanja pegawai semula sebesar 424, 654 miliar rupiah bertambah menjadi 460,965 miliar rupiah.

Belanja subsidi 9,17 miliar rupiah bertambah menjadi 12,910 miliar rupiah.

Belanja hibah semula sebesar 62,765 miliar rupiah berkurang menjadi ? h tidak mengalami perubahan.

Sementara untuk belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/kota pemerintahan desa dan partai politik sebesar 273, 805 miliar rupiah berkurang menjadi sebesar 263,113 miliar rupiah.

Belanja tidak terduga sebesar 4 miliar rupiah bertambah menjadi 25, 135 miliar Rupiah.

Belanja langsung semula dianggarkan sebesar 670,884 miliar berkurang menjadi sebesar 594, 272 miliar rupiah belanja langsung pada rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2020 ini dengan komposisi

Belanja pegawai semula 131, 49 miliar rupiah bertambah menjadi di 132,959 miliar rupiah, Belanja barang dan jasa semula sebesar 258, 109 miliar rupiah berkurang menjadi 256, 952 miliar rupiah.

Belanja Modal semula sebesar 281, 278 miliar rupiah berkurang menjadi 204,360 miliar rupiah.

Penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula sebesar 15 miliar rupiah setelah audit badan pemeriksaan keuangan Republik Indonesia bertambah menjadi 30,827 miliar rupiah.

Pengeluaran pembiayaan semula sebesar 3 miliar rupiah berupa penyertaan modal kepada PDAM tidak mengalami perubahan.

 

 

Pewarta : Amsalyus

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *