Hadiri Rapat Paripurna, Hamsing : Pembahasan APBD perubahan ini agar utang Tahun 2019 dituntaskan secara bertahap

  • Whatsapp
Anggota DPRD Kab. Nunukan dari Fraksi Partai Hanura, Hamsing S.Pi

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Anggota DPRD Kab, Nunukan menggelar Rapat Paripurna Pembahasan Anggaran APBD Perubahan tahun Anggaran 2020. Senin (24/8/2020).

Rapat paripurna Rencana Kerja APBD 2020 dan APBD Perubahan yang diikuti semua Anggota Dewan dan sejumlah SKPD ini dipimpin langsung oleh Hj. Leppa Ketua DPRD Nunukan.

Anggota DPRD Kab. Nunukan dari Fraksi Partai Hanura, Hamsing S.Pi menyampaikan kepada awak media bahwa rancangan KUA PPAS APBD 2020 perubahan kita berharap ketika masuk dalam pembahasan nanti apa yang diprogramkan oleh pemerintah itu betul-betul di maksimalkan untuk kebutuhan masyarakat yang mendasar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan melihat apa yang menjadi permasalahan dilapangan sudah terselesaikan dengan adanya APBD ini.

Kami berharap juga dalam APBD perubahan ini, hutang-hutang yang masih ada di Pemerintah Daerah bisa terselesaikan, walaupun tidak 100%, tetapi minimal ada solusi untuk upaya menyelesaikan secara bertahap.

Lanjutnya, pada saat pembahasan ini berjalan dengan lancar dan kami mohon untuk kerjasamanya semua OPD untuk bagaimana ketika diundang rapat bisa hadir supaya kita bisa meminta keterangan apa aja yang menjadi prioritas yang dimasukkan didalam program setiap OPD.

Terkait anggaran yang akan direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020, Hamsing menjelaskan, sekitar 1,3 triliun APBD 1,4 triliun cuma APD murni kemarin karena adanya covid-19 akhirnya banyak yang di refokushing dan banyak program APBD yang tidak terakomodir karena anggarannya di refokushing.

Kita berharap anggaran yang dialihkan itu bisa di kembalikan untuk melakukan pekerjaan yang tertunda .

Saat ditanya langkah apa yang akan dilakukan selaku wakil dari Sebatik dalam memenuhi harapan masyarakat, Hamsing menjelaskan, khusus untuk wilayah dua Pulau Sebatik dimana dirinya merupakan Dapil dua pulau Sebatik, berharap apa yang menjadi kebutuhan mendasar yang ada disana betul-betul harus kita masukkan didalam anggaran perubahan ini.

“Karena hampir setahun ini kita belum merasakan APBD karena disebabkan anggaran direkofushing untuk penanganan covid-19, jadi kami dari Dapil Sebatik berharap pada Tahun 2020 ini perubahan yang tertunda kemarin bisa direalisasikan,” ujarnya.

Kami akan mendorong pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan dasar itu, yang terutama infrastruktur jalan kemudian pendidikan, dan juga masalah kesehatan, itu tiga kebutuhan pokok mendasar untuk kebutuhan masyarakat di pulau Sebatik, pungkas Hamsing S.Pi.

 

 

Pewarta : Yuspal

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *