Pemkab Mimika dan PTFI sepakat penuhi tuntutan karyawan. Akses ke Timika kembali dibuka

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Merespon tuntutan dari karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam melakukan aksi blokade jalan tambang dan menghentikan aktifitas pekerjaanya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua bersama Manajemen PTFI bersepakat untuk karyawan PTFI diperbolehkan kembali ke Timika namun dengan penerapan Protokol Covid-19.

Kesepakatan itu diambil setelah melalui rapat bersama yang dipimpin Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Hotel Grand Mozza, pada Selasa (25/8/29) siang.

“Kita sepakat mengabulkan tuntutan karyawan, yang pertama mereka minta untuk dapat kembali ke Timika agar bertemu keluarga. Yang kedua karyawan meminta supaya perusahaan memperhatikan biaya insentif pekerja,” kata Bupati Eltinus kepada wartawan di Timika pasca memimpin rapat.

Meski demikian, Bupati Omaleng menjelaskan, walaupun akses perjalanan kembali dibuka bagi karyawan dari wilayahTembagapura ke kota Timika. Namun tetap dibarengi dengan penerapan Protokol Kesehatan untuk mencegah sebaran Covid-19 di Timika.

“Karyawan dapat kembaliI ke Timika dengan melakukan protokol kesehatan diantaranya, memakai Masker, jaga jarak dan mencuci tangan,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Manager External Communication Corpcom PT Freeport Indonesia, Kerry Yarangga mengatakan, pada dasarnya pihak Manajemen PTFI sepakat dan mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Mimika dalam memerangi sebaran virus Corona. Disamping itu juga menyanggupi tuntutan yang disampaikan karyawan PTFI.

Manager External Communication Corpcom PT Freeport Indonesia, Kerry Yarangga

“Intinya kami (PTFI-red) sepakat. Untuk bus SDO kita siapkan dan menjadwalkan untuk karyawan yang turun ke Timika,” ujarnya.

Sebelumnya, karyawan PTFI melakukan sejumlah aksi unjukrasa dan memalang jalan serta menghentikan aktifitasnya di area PT. Freeport Indonesian. Dalam tuntutannya mereka meminta agar pihak manajemen PTFI memperhatikan biaya insentif terhadap profesi yang mereka jalani.

Kemudian tuntutan berikutnya yakni membuka kembali akses bus Scheduled Day Off (SDO) agar bisa digunakan karyawan untuk turun dari Tembagapura ke kota Timika untuk bertemu sanak saudara.

Reporter : AQM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *