Penyesuaian kebijakan belajar dimasa Pandemi Covid-19

  • Whatsapp
Abdul Ghoni .S.Si Kasi Bidang Pendidikan Dasar dan Menegah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara saat diwawancarai wartawan mitrapol.com

MITRAPOL.com, Nunukan Kaltara – Proses belajar mengajar dimasa Pandemi Covid-19 sudah ditetapkan, sesuai Surat Keputusan (SK) bersama Empat Menteri bahwa wilayah yang ada di Zona Hijau dan Kuning diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran.

Hal tersebut disampaikan, Kasi Bidang Pendidikan Dasar dan Menegah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara, Abdul Ghoni S.Si, Kamis (13/08/2020).

Proses pembelajaran itu melakukan tatap muka tetapi tetap dengan memperhatikan secara ketat protokol kesehatan, dan surat izin dari orang tua melalui komite Sekolah.

Sekolah juga bisa membuat Standar Operasional (SOP) agar lebih lengkap dan terpenuhinya secara ketat sesuai dengan yang dianjurkan oleh Empat Menteri yaitu jika tatap muka itu tidak terlepas protokol kesehatan itu harus diperketat demi menghindari penyebaran Covid akan tidak tertimbang pada peserta didik khususnya pendidikan tingkat menengah dan dasar, Kabupaten Nunukan Sesuai dengan surat edaran yang pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

Menindak lanjuti surat edaran dari Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Nunukan bahwa sudah disepakati musyawarah melalui juga (Persatuan Guru Republik Indonesia) PGRI KSKP 3S bahwa pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan secara bertahap.

Kami harus mengambil langkah, apalagi pemerintah telah membuka sekolah untuk zona Hijau saja tapi ada kebijaksanaan dari masukan masyarakat itu untuk jalur kuning juga melakukan pembelajaran tatap muka, kita memang memahami sekarang ini dalam kondisi darurat dan was was terjangkit wabah terhadap peserta didik.

Dalam proses belajar tatap muka ini juga harus ada izin dari pihak orang tua, jika orang tua ada kekhawatiran, apalagi sekarang sudah ada penambahan kasus di Nunukan, orang tua dapat mengajukan agar anaknya belajar di rumah.

Itu hak orang tua, jadi sekolah tidak bisa memaksakan, tetapi tetap memfasilitasi jika ada peserta didik yang ingin belajar daring, untuk sekolah juga jika ada satu kasus positif dari sekolah tersebut maka sekolah tersebut harus ditutup, pungkas Abd Ghoni.S.Si.

 

 

Pewarta : Yuspal

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *