Albina Arahman : Penyusunan Masterplan dan Bisnisplan BPKS 2021 s/d 2041 harus dihentikan

  • Whatsapp
Albina Arahman, ST.MT. Pemerhati Kawasan Sabang

MITRAPOL.com, Sabang – Masyarakat sabang meminta Plt. Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) dan para anggota Dewan Pengawas BPKS selaku pemegang otoritas tertinggi kawasan Sabang saat ini untuk memerintahkan BPKS menunda proses penyusunan masterplan dan bisnis plan 2021 s/d 2041.

Penyusunan rencana induk untuk dua puluh tahun kedepan ini dirasakan tidak tepat dilakukan saat ini, dikarenakan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah proses penyusunan dilakukan secara terburu-buru dan terkesan dipaksakan, terlihat dari proses penyusunan dengan metode tender yang dimenangkan oleh sebuah konsultan dari jakarta yang tentunya melibatkan para ahli namun durasi waktu penyusunannya sangat singkat hanya beberapa bulan saja, sangat tidak ideal untuk sebuah proses penyusunan masterplan/bisnisplan yang produknya nanti akan digunakan cukup lama yakni untuk jangka waktu 20 tahun kedepan.

Kita mengkhawatirkan hasilnya nanti hanya berupa produk copy paste dari masterplan yang sudah ada, sehingga rencana pengembangan kawasan sabang kembali akan jalan ditempat.

Padahal biaya penyusunannya mencapai 3 miliar tentu cukup besar jika dipandang hanya untuk proses menyusun buku masterplan oleh sebuah tim konsultan, beda halnya jika dilakukan secara marathon dengan durasi waktu yang cukup dan tim yang terlibat mewakili semua unsur, baik masyarakat maupun lembaga terkait.

Pelibatan masyarakat sabang dan para stakholder disabang dan Aceh pun sangat minim dalam proses ini, kalau pun nanti diundang dalam pemaparan draft produk masterplan paling cuma acara pemanis bibir dan ajang saling mengiyakan saja, karena proses penyusunan sepenuhnya dilakukan dengan metode survey dan nantinya tak cukup waktu bagi stakeholder untuk menganalisa dan memberi masukan dalam acara pemaparan semacam itu, beda halnya jika sejak awal ikut terlibat menjadi bagian tim dalam proses secara keseluruhan.

Apalagi ditambah bahwa manajemen Badan Pengembangan Kawasan Sabang (BPKS) saat ini juga dalam proses pergantian, sudah jadi rahasia umum bahwa pak plt gubernur Ir Nova Iriansyah sudah mempersiapkan sosok sosok yang akan menempati posisi ketua, deputi dan lain-lain yang lazim disebut jajaran manajemen bpks, konon katanya saat ini hanya tinggal menunggu SK saja. Maka akan lebih elok jika proses penyusunan masterplan dan bisnis plan ini ditunda saja menunggu manajemen baru sehingga ide dan kebijakan yang akan diambil dapat bersinergi dengan produk masterplan yang baru karena pimpinan baru bpks ikut terlibat dalam penyusunan.

Jangan pula terkesan pekerjaan ini menjadi alat sandera bagi pejabat saat ini agar tetap dipertahankan untuk menduduki jabatan tersebut karena seolah sedang mengerjakan sebuah proses kegiatan yang berefek jangka panjang dan belum selesai sehingga harus dipertahankan.

Terlalu kasihan BPKS kalo lagu lagu seperti ini masih terdengar, karenanya kami meminta sikap tegas pak Plt. Gubernur Aceh agar memerintahkan BPKS menunda proses penyusunan masterplan/bisnisplan yang sedang dikerjakan, demi permasalahan kawasan sabang tidak terus berlarut larut.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *