Kasus tanah Sampalan, Masyarakat Desa Mekarsari tunggu Putusan PN Cibadak

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jabar – Masyarakat beserta jajaran Pemerintah Desa Mekarsari dengan sabar menunggu hasil Putusan PN Cibadak dalam perkara perdata No.29/Pdt.G/2019/PN.Cbd.

Persidangan perkara ini diketuai Majlis Hakim Muhammad Zulqarnain SH.,MH, Hakim anggota Slamet Supriyono. SH.,MH, dan Agustinus.SH.

Gugatan dilayangkan oleh PT. Kemilau Rejeki sebagai Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri, cq. Gubernur Jawa Barat, cq. Bupati Kabupaten Sukabumi, cq. Camat Sagaranten, cq. Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi sebagai Tergugat I dan PT. Zhong Min Hydro Indonesia sebagai tergugat II.

Perwakilan Desa Mekarsari Didang saat dihubung awak media menyatakan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh PT. Kemilau Rejeki dilindungi oleh undang-undang tetapi perlu diingat bahwa PT. Kemilau Rejeki membeli tanah Sampalan Milik Desa Mekarsari dengan prosedur Pemalsuan (Putusan Pidana No. 218/Pid.B/2019/PN.CBD tanggal 2 Oktober 2019.) dan uang hasil penjualan tanah sampalan desa tersebut tidak satu rupaih pun masuk kerekening desa Mekarsari.

Didang, Perwakilan Warga Desa Mekarsari

Saat ditanya apakah PT. Kemilau Rejeki memiliki tanah di Sepadan dan bantaran sungai, kembali dijelaskan oleh Didang bahwa benar PT. Kemilau Rejeki memiliki tanah di sepadan dan bantaran sungai yang penggunaannya harus seijin Bupati dan BSDA Kabupaten Sukabumi.

Mengenai Pemeriksaan Setempat beberapa waktu yang lalu terutama saat majlis Hakim Zulqarnain menanyakan tentang Sertipikat No. 12 milik PT. Kemilau Rejeki yang Terbit Cacat Administrasi tersebut, menurut Didang, majlis sedang membangun opini karena Majlis hanya menanyakan terowongan yang dibuat oleh tergugat II, sedang batas-batas Tanah yang menjadi pokok permasalahan dan tuntutan dalam Perkara ini tidak ditanyakan dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui batas-batas tanah tersebut dimintakan keterangannya.

Hal tersebut juga sebagai salah satu pemicu terjadinya keributan saat pemeriksaan setempat tersebut dan semuanya berdasarkan Katanya padahal ada BPN Kabupaten Sukabumi sebagai turut tergugat yang seharusnya menerangkan secara rinci batas-batas dan lokasi tanah tersebu juga tidak dimintakan keterangannya.

Dalam kesempatan lain perwakilan PT. Zhong Min Hydro Indonesia Erlangga Lubai dan Supriyanto sebenarnya yang menjadi titik persoalan terhadap Perkara ini adalah SHGB yang timbul akibat adanya Cacat Administrasi, serta prosedur jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga saat timbul Pihak yang ingin menggunakan lahan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang maka terjadi tumpang tindih kepentingan.

Erlangga Lubai

Lebih lanjut Erlangga Lubai menekankan bahwa SHGB yang terbit merupakan suatu hak yang dimiliki seseorang yang ada batasan-batasannya yaitu dimana sesorang hanya dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan pembangunan perumahan atau pembangunan pergudangan bukan pertambangan seperti yang di lakukan oleh Penggugat PT. Kemilau Rejeki dan Juga SHGB yang dimiliki PT. Kemilau Rejeki telah terbukti timbul dari Pemalsuan-pemalsuan tanda tangan masyarakat Desa Mekarsari.

Ketika disinggung tentang Putusan hakim, Pengacara PT. Zhong Min Hydro Indonesia Erlangga Lubai berpendapat itu semua hak Prerogatif Hakim dan mudah-mudahan Majlis Hakim dapat memutus seadil adilnya dan mempertimbangkan azas manfaat untuk masyarakat dan negara, karena selain putusan ini sebelumnya telah ada putusan pidana dalam perkara yang sama di PN Cibadak yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai pertimbangan Majlis.

Semua diserahkan kepada Majlis, karena putusan Majlis hakim pada perkara ini akan menjadi saksi sejarah bagi desa mekarsari atas kepemilikan tanah-tanah sampalan Masyarakat yang dijual akibat pemalsuan SPH dan akan menjadi Sorotan Para Investor Asing yang akan berinvestasi di Indonesia tentang peradilan dan penegakkan hukum di Indonesia.

 

 

Red

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *