Pertahankan Hak Ulayat, Masyarakat Adat Dayak Bagan Kusik akan Audensi ke DPRD Ketapang

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Ketapang Kalbar – Perwakilan Tokoh Masyarakat Adat Dayak Dusun Bagan Kusik, Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat kembali mendatangi Seketariat perwakilan media Mitrapol di Ketapang. Jumat (4/9).

Kedatangan perwakilan tokoh masyarakat ini untuk mempertahankan hak ulayat tanah adat yang berada di wilayah dusun Bagan Kusik, karena menurutnya selama ini pihak perkebunan kelapa sawit PT. Harapan Sawit Lestari (HSL) Cargill Group yang berada di wilayahnya belum memberikan kompensasi kepada masyarakat, oleh karena itu mereka akan menuntut serta menolak Pola Kemitraan dimasa peremajaan (Replanting) yang akan terlaksana bulan September 2020.

Ketidak jelasan kompensasi dari PT HSL ini membuat Perwakilan Tokoh Masyarakat beserta Demong Adat Dusun Bagan Kusik, Kurnadi angkat bicara, Kami mewakili masyarakat Adat Dayak Bagan Kusik akan berupaya menempuh jalur hukum dan juga berencana akan melakukan Audensi dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang Kalbar.

Pasalnya,”Hak ulayat masyarakat Adat diatur jelas dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat 2, jadi jika ada Undang-Undang atau keputusan yang lain yang tidak mengakui kehadiran hak tradisional masyarakat hukum adat, maka jelas jelas bertentangan dengan UUD 1945, dan juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 52 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004,” ucap Kurnadi.

Selain itu kata Kurnadi, hingga saat ini Masyarakat Adat Dayak Bagan Kusik belum ada menerima Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) maupun Tali Asih, oleh karena itu kami tetap akan mempertahankan tanah hak ulayat masyarakat adat Bagan Kusik, seluas 800 hektare, yang selama ini digarap oleh PT. HSL Cargill Group, dikarenakan tanah tersebut adalah milik kami selaku masyarakat Hukum Adat yang dibangun, dikelola untuk usaha perladangan dan kami tidak memberikan hak khusus kepada siapapun untuk menjadikan Hak Guna Usaha (HGU) diatas tanah milik kami terlebih kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT.HSL Cargill Group.

Disisi lain, kami masyarakat Adat Dayak merasa hak masyarakat dirampas oleh perusahaan, tanah kami dijadikan lahan inti sebagai dalih tanah Negara. Dikarenakan Masyarakat tidak tahu kalau tanahnya dijadikan lahan Inti perkebunan dan dibuat Amdal,HGU dan IUP,” terangnya.

Dimana menurut Kurnadi, selaku tokoh masyarakat yang juga didampingi Kuak, selaku Demong Adat Dayak Dusun Bagan Kusik, kami akan tetap berupaya dan tetap mempertahankan hak atas Ulayat Tanah Adat Dayak di dusun bagan kusik, hingga ada kesepakatan yang jelas dan tidak terkesan sepihak yang dapat merugikan masyarakat adat dayak bagan kusik, kami juga sudah menyampaikan secara tertulis melalui surat dan surat tersebut sudah kami sampaikan langsung kepada pihak Managament Perusahaan PT. Harapan Sawit Lestari ( HSL ) Cargill Group.

Pasalnya, lanjut Kurnadi,”Surat yang kami terima belum lama ini, dinilainya tidak tertuju kepada Masyarakat Adat Dayak Bagan Kusik, melainkan ditujukan secara perorangan yaitu kepada dirinya pribadi, dan juga surat yang disampaikan oleh pihak managament perusahaan yang ditanda tangani oleh Muhamad Razali selaku perwakilan dari managament PT.HSL Cargill Group, menurutnya tidak tepat penulisan surat yang disampaikan kepada kami, dikarenakan tanggal dan Bulan yang kami terima tidak sesuai dengan bulan saat ini, saya terima bulan Agustus, anehnya diatas bertulisan KBK 14 Desember 2020, karena bulan Desember itu bulannya belum sampai,” ucap Kurnadi, Jumat (4/9/2020).

Lebih lanjut Kurnadi menerangkan,”Setelah menerima dan membaca surat dari PT.HSL, kami selaku masyarakat adat dayak bagan kusik,lebih lanjut melakukan musyawarah dan mufakat untuk menanggapi isi surat, nomor 001/CR-HSL/VIII/2020,pada tanggal 28 Agustus 2020,kami menyampaikan surat kepada perusahaan sebagai bentuk klarifikasi kepada managament PT.HSL Cargill Group,” terang Kurnadi.

Rencana akan adanya Audensi di Gedung DPRD Ketapang, Kurnadi menjelaskan,”Kami masih menunggu respon dan jawaban dari DPRD Ketapang untuk memberikan jadwal dan tempat untuk kami laksanakan Audensi, kami juga sudah menyurati, Bupati, DPRD, Polres, Kodim, BPN, DAD dan Dinas Perkebunan di Pemerintahan Kabupaten Ketapang.

Kurnadi menambahkan,”Tujuan surat yang kami sampaikan untuk meminta persetujuan serta dukungan secara hukum dan kepada Pemerintah Daerah ,sebelum akan melakukan Audensi yang akan bertempat di Gedung DPRD kabupaten Ketapang,sebagai langkah permohonan dalam pelaksanaan Audensi mendatang,kami masyarakat juga meminta dari pihak Aparat Penegak Hukum ( APH ) di kabupaten ketapang,dapat turut serta hadir dan mendampingi saat Audensi mendatang,” paparnya.

“Saya berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, Bupati, DPRD, Polres, Kodim dan BPN, Disbun, DAD, untuk dapat membantu aspirasi kami masyarakat Adat Dayak Bagan kusik, dimana selama ini hak ulayat masyarakat adat secara tidak langsung sudah diambil alih dan terkesan perampasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT.HSL Cargill Group, saya atas nama Tokoh masyarakat, Tokoh Adat Dayak Bagan Kusik sekali lagi mohon dukungan kepada segenap masyarakat adat Dayak diseluruh tanah air, dalam bentuk perjuangan selama proses kami untuk dapat mempertahankan tanah Masyarakat Adat Dayak di dusun bagan kusik,desa asam besar kecamatan manis mata kabupaten ketapang kalbar,” tutupnya.

Dewan Pengurus Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) kabupaten Ketapang Kalbar, Nasib Situmorang saat ditemui awak media mengatakan, Saya dari GSPI Ketapang, siap mendampingi masyarakat adat Bagan Kusik, terkait persoalan hak ulayat masyarakat Adat Dayak Dusun Bagan Kusik di Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Lebih lanjut Situmorang berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, Aparat Penegak Hukum, Dinas Perkebunan, BPN dan juga DPRD Kabupaten Ketapang bisa memperhatikan keluhan masyarakat dan juga ikut serta membantu Masyarakat, setidaknya bisa membantu menjembatani antara masyarakat dan Perusahaan PT.HSL Cargill Group, dalam mediasi saat Audensi mendatang yang akan direncanakan di Gedung DPRD ketapang dan dapat bersama sama mencarikan solusi yang terbaik dan berimbang,dan juga tidak merugikan secara sepihak.

Situmorang menyikapi,”Jika persoalan hak ulayat masyarakat Adat Bagan Kusik tak juga ada penyelesaiannya, maka jangan kita salahkan jika masyarakat mengambil tindakan dan kebijakan sendiri demi mempertahankan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dayak di Dusun Bagan Kusik,dikarenakan Hal Ulayat itu jelas diakui oleh Undang- Undang Dasar 1945,” ucapnya.

Lebih lanjut, awak media mitrapol mengkonfirmasikan hal ini kepada salah satu perwakilan managament PT.HSL Cargill Group diketapang,saat dihubungi ,jumat 4/9/2020 pukul 14.30 wib, Muhamad Rajali menjawab, “Saya sedang rapat Pak,” jawabnya singkat.

 

 

Pewarta : Roy

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *