Diduga lakukan KKN dan selewengkan anggaran, Kades Curugbarang dilaporkan BPD bersama warga ke Kejari Pandeglang

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Pandeglang Banten – Diduga melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penyelewengan anggaran desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama warga Desa Curugbarang Kecamatan Cipeucang melaporkan oknum Kepala Desa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang. Jumat (28/8) yang lalu.

Menurut keterangan warga selaku pelapor kepada awak media membenarkan adanya laporan anggota BPD dan warga ke Kejari Pandeglang, dan laporan itu pun diterima Kepala Seksi (Kasi) Intel, Liberty Saur Martuah Purba, SH.

“Laporan tersebut untuk mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan profesional dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta peraturan Pelaksananya,” ujar Jumroni mewakili warga Desa Curugbarang kepada awak media. Sabtu (5/9/2020).

Tidak hanya itu saja, kata Jumroni, peraturan lain yang diabaikan yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa.

“Berdasarkan pertimbangan perundang-undangan tersebut sehingga dilakukan audiensi warga bersama Kepala Desa MT di Kantor Desa, Rabu tanggal 10 Juni 2020, Pukul 15.00 WIB mengenai penggunaan anggaran Desa,” tegasnya.

Dari hasil audensi, warga mengambil kesimpulan adanya dugaan penyelewengan anggaran dan kuat dugaan terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan Oknum Kades Curugbarang.

“Atas dugaan itu, kami warga Desa Curugbarang secepatnya menyampaikan aduan ke BPD pada tanggal 11 juni 2020 bertempat di Kantor Desa Curugbarang,” terangnya

Adapun aduan tersebut antara lain, mengenai Karang Taruna selama hampir 5 tahun tidak difungsikan dalam hal pembinaan kepemudaan desa. Dan itu diakui Ketua Karang Taruna dalam audensi yang menyatakan tidak pernah mendapatkan bantuan atau anggaran untuk kegiatan Karang Taruna.

Pengaduan lainnya adalah, dugaan Kades yang dinilai tidak aktif bekerja karena jarang berada di Kantor Desa.

“Parahnya lagi, Pemerintah Desa Curugbarang dalam menjalankan roda Pemerintahan hanya ada dua perangkat desa aktif yakni, Sekretaris desa dan Kaur Keuangan desa, yang keduanya merupakan saudara kandung,” imbuhnya.

“Pertanyaannya kemana ngalirnya gaji mereka, karena dari fakta yang kami telusuri diweb www.desacurugbarang.id dan kami klarifikasi data yang ada di Kecamatan Cipeucang, pada tanggal 18 Juni 2020, nama-nama perangkat desa tidak ada perubahan dan terdaftar sebagai perangkat Desa Curugbarang,” tutur Jumroni.

Masih kata Jumroni yang juga merupakan anggota LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Curugbarang dikelola Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mengedepankan musyawarah serta potensi Desa yang ada, dan jauh dari harapan warga.

“Sangat jelas masalah pengelolaan Bumdes pun bertentangan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana Permendes PDTT nomor 04 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Bumdes,” sebagaimana mengacu “pasal 9, organisasi pengelola bumdes terpisah dengan organisasi pemerintah desa,” cetusnya seraya mengatakan, Bumdes Curugbarang, dialokasikan kepada usaha bidang jasa Tenda dan dikelola kades sendiri, sedangkan Brilink dikelola oleh Kaur Keuangan, dan berkantor di desa, seperti yang dikatakannya saat audiensi dengan warga pada, (10/6/2020) lalu.

Lebih lanjut ditambahkan Jemi, anggota BPD, fungsi dan peran BPD dalam permasalahan adanya indikasi KKN dan penyimpangan ataupun penyelewengan anggaran dilakukan Kades MT, telah dilakukan, sesuai Permendagri no 110 tahun2016, dengan melakukan pemanggilan terhadap Kades MT untuk dimintai keterangannya melalui Surat no.01/BPD-CRB/VI/2020 Tanggal 12 juni 2020.

“Namun sangat disesalkan, surat itu tidak mendapat tanggapan dari Kades, akhirnya Ketua BPD beserta anggota pada tanggal 29 Juni 2020 menyampaikan langsung aduan kepada Camat Cipeucang, untuk di tindak lanjuti. Alhasil harapan tinggal harapan, keinginan bermusyawarah tentang APBDes hanya sebatas isapan jempol belaka, lantaran undangan Camat pun melalui surat D 100/92 Kec.Cipeucang/2020 pada tanggal 7 Juli 2020, pun tidak membuahkan hasil, karena undangan tersebut hanya dihadiri 7 anggota BPD, karena Kades MT tidak bisa hadir memenuhi undangan Camat tersebut,” pungkasnya

Sementara Kepala Desa Curugbarang, MT, ketika hendak dikonfirmasi awak media dari Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), yang bersangkutan selalu tidak berada di ruang kerjanya, bahkan dihubungi melalui telphon selular hingga pesan WhatsApp, tidak pernah ada jawaban.

 

 

TIM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *