Pj. Sekda diutus Bupati Mimika sampaikan LKPJ T.A 2019, Sidang Paripurna diwarnai Walk Out dari sejumlah Legislator

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Pembukaan Rapat Paripurna I Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019 dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019 diwarnai interupsi dan walkout dari sejumlah anggota Dewan yang hadir karena sidang pertanggungjawaban satu tahun anggaran itu tidak dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Mimika, Papua.

Sidang Paripurna berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Mimika, Papua pada Rabu, (9/9/20) sekitar pukul 10:00wit.

Tercatat sebanyak 7 legislator dari dua Fraksi DPRD Mimika yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura melakukan interupsi dan kemudian memilih untuk meninggalkan ruangan sidang atau walk out (wok out).

Sebelum sidang dibuka, Fraksi Gerindra langsung memberikan interupsi dan mempertanyakan keberadaan Bupati Eltinus Omaleng, MH dan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos.MM. dimana saat itu yang hadir hanyalah Penjabat Sekda, Jeni O Usmany mewakili Bupati Mimika.

Fraksi Gerindra, H. Norman S Karupukaro didampingi Drs. Tanzil Ashari

Fraksi Gerindra yang diwakili H. Norman S Karupukaro selaku Ketua Fraksi memberikan 3 alasan mendasar sebelum walk out.

Selang beberapa menit kemudian, anggota DPRD Mimika lainya yakni Saleh Alhamid dari Fraksi Hanura juga memberikan interupsi dan memilih walk out.

“Pimpinan yang terhormat. Paripurna adalah sesuatu yang sempurna artinya lengkap. Untuk itu kita undang Forkopimda dan seluruh pimpinan OPD untuk hadir disini. Karena Pimpinan Daerah tidak ada dan juga Wakil Pimpinan Daerah tidak ada, maka saya beranggapan bahwa sidang ini tidak sempurna. Untuk itu saya mohon ijin untuk meninggalkan tempat ini,” kata Saleh Alhamid dalam interupsinya sembari berdiri dan meninggalkan ruang sidang.

Ditempat terpisah, H. Norman S Karupukaro kepada wartawan mengatan pihaknya memilih walkout dengan sejumlah alasan yang mendasar.

“Yang pertama, rapat paripurna ini tidak sesuai mekanisme. Dimana belum diplenokan jadwalnya di internal DPRD,” kata Ketua Fraksi Gerindra, Norman kepada wartawan di ruang kerjannya.

Yang kedua lanjutnya, materi sidang baru diberikan dua hari dari Pemkab Mimika dengan ketebalan sekitar 20 Centi Meter. Dan dipastikan belum dipelajari secara utuh.

“Dengan ketebalan sekitar 20 Centi Meter ini, harus lebih dulu dicermati dan dimengerti oleh seluruh anggota DPRD paling cepat 6 hari atau sepekan, bukan dipaksa dua hari. Ini ada apa,” ujarnya.

Katua Fraksi Gerindra kemudian meminta agar Anggota DPRD Mimika diberikan pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) agar mampu menguasai dan dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah setempat.

“Yang ketiga adalah, kami Fraksi Gerindra meminta yang berpidato dan menyerahkan LKPJ harus Bupati atau Wakil Bupati karena ini pertanggungjawaban tentang Visi Misi dan Program Kerja mereka. Dan memang etikanya harus hadir. Bukan malah mengutus seorang pelaksana tugas (Plt) Sekda yang berpidato dan menyerahkan LKPJ,” pungkasnya.

Penyerahan dokumen LKPJ dari Pj. Sekda Mimika, Jeni O Usmany kepada Ketua DPRD Mimika, Roby Kamaniel Omaleng

Meskipun diwarnai aksi walkout, namun sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mimika, Roby Kamaniel Omaleng tetap berlanjut, karena secara hitungan peserta forum rapat, masih memenuhi syarat kelanjutan sidang paripurna.

Pj. Sekda Mimika, Jeni O Usmany sebelum membacakan pidato Bupati. Dirinya memohon maaf atas ketidakhadiran Bupati Eltinus Omaleng dengan alasan sedang melakukan urusan penting diluar daerah yang tak dapat ditinggalkan.

Berikut petikan pidato Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang dibacakan oleh Pj. Sekda Mimika, Jeni O Usmany.

“Saya sebagai Bupati Mimika menyampaikan LKPJ T.A 2019, Untuk garis besar realisasi APBD TA 2019. Pencapaian realisasi Pendapatan Daerah APBD Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 3.53.206.43.210,00 atau 99,45 persen dari target anggaran sebesar Rp. 3.51.963.568.298.00-,” kata Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam sambutanya yang dibacakan Pj. Sekda, Jeni O Usmany.

Ditambahkan, sedangkan untuk belanja T.A 2019 terealisasi sebesar Rp. 2.640.75.980.12.00-. Atau 81,02 persen dari total belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 3.258.548.389.98.00.

Diakui realisasi belanja TA 2019 tidak berjalan maksimal karena adanya berbagai kendala teknis dan non teknis khususnya masalah waktu pelaksanaan lelang proyek dan kendala administrasi lainya.

Bupati mengajak DPRD Mimika untuk menyimak dan melihat bagaimana pelaksanaan APBD TA 2019 yang telah dituangkan didalam LKPJ untuk dapat dikoreksi agar menjadi penyempurnaan dalam penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019.

Bupati Eltinus dalam pidatonya juga mengatakan, saat ini Pemkab mimika tengah menghadapi sejumlah agenda diantaranya, APBD Perubahan T.A 2020, Penyusunan APBD T.A 2021 dan Raperda Non APBD Lainya. Hingga kini penyusunan materinya tengah diproses pihak eksekuti.

“Untuk itu dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan. Sehingga diharapkan dapat membantu jalanya agenda PON XX dan agenda lainya,” pungkasnya.

Hingga kini sidang paripurna diskors dan akan dilanjutkan pada besok hari yakni Kamis (10/9/20).

 

Reporter : AQM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *