Adanya 2 unit KIP di daerah kampung Nelayan dan kampung Padang, masyarakat lakukan Aksi Demo

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Basel – Demo terkait Keberadaan 2 ( dua ) unit Kapal Isap produksi (KIP)di toboali Kabupaten Bangka Selatan banyak yang menuai kontroversi atau tidak setuju dengan keberadaan kapal isap di wilayah Toboali,demo tersebut sebagiannya dihadiri dari kalangan emak-emak, juru bicara demo Wiwid yang mewakili aspirasi emak- emak dan masyarakat kampung Padang dan kampung nelayan Kabupaten Bangka Selatan kecamatan Toboali Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (9/9/20).

Dia Mengatakan”Kebanyakan masa yang di hadiri kaum emak emak di dalam demo ini sekitar 200 lebih orang dan sebgian kecilnya bapak bapak ,.terkait demo ini kami hanya menampung aspirasi masyarakat pesisir khususnya masyarakat Padang dan masyarakat nelayan dengan adannya aktifitas kapal isap ini maksimalnya harus ada sosialisasi sebelum beraktivitas kepada masyarakat pesisi agar tidak menimbulkan konflik atau gejolak dikemudian hari,apa lagi sekarang ini di musim pilkada tentunya kami mau keadaan semuanya kondusif, ungkapnya.

“Adapun mengenai dampak dari keberadaan KIP ini banyak sekali garis besarnya akan hilang mata pencarian para masyarakat nelayan pesisir,apalagi tidak adanya sosialisasi PT.Timah.kita tidak menghalangi PT.timah untuk berinvestsi silakan,,kalau sesuai aturan perundang undangan yang berlaku dan kita juga tahu mengenai tambang ini bukan hanya di wilayah toboali saja,mungkin di daerah lain juga sudah ada,intinya kami masyarakat nelayan tidak setuju dengan keberadaan KIP di sini”jelasnya

Ditanyakan mengenai undang-undang menerba, ia menjawab ada 6 (enam)poin yaitu:
– Undang-undang Tentang Kepulauan
– Undang-undang Nomor 32, Tentang Dampak Lingkungan hidup.
– Undang-undang Tentang Menerba
– Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah
– Undang-undang Tata Ruang
– Undang-undanag HAM (hak azazi manusia), hak mata pencarian masyarakat dirampas, ini yang kami sangat sayangkan, ketika hak nelayan di rampas, karena ini sudah menjadi leluhur kami kampung Padang dan kampung nelayan.

Disinggung juga menganai dana reklamsi, semua aktivitas tambang tentunya mempunyai dana reklamasi oleh PT. Timah dan kemana dana reklamasi ini,”ungkap Wiwid selaku tokoh pemuda Padang dan nelayan.

Saat awak media konfirmasi ke Dekretaris Daerah (Sekda) Ansori tidak mau menjawab, karena ini bukan ranah saya, takut nanti saya salah menjawab, ujarnya.

Setalah menemui Sekdam awak media konfirmasi langsung dengan Bupati Bangka Selatan, H. Justiar Noer, terkait adanya demo KIP di kampung nelayan dan kampung Padang ini.

Ajudan Bupati mengatakan Bupati tidak bisa ditemui karena sibuk, dan banyak tugas yang harus di selesaikan, ujar ajudan.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *