Penggunaan nomor NIK ganda untuk program BPNT di Dua Desa di Kecamatan Cinangka, diduga langgar Pasal 263 KUHP

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Serang Banten – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu dari bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial kepada masyarakat dengan tujuan menanggulangi kemiskinan, meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program tersebut diatur dalam Peraturan Presiden No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Untuk mendapatkan BPNT, setiap KPM memiliki hanya satu No NIK yang diajukan dan direalisasikan untuk para penerima KKS dari pemerintah. Namun ada kejanggalan dan patut menjadi pertanyaan dengan adanya dugaan penggandaan nomor NIK untuk KPM di Dua desa di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang Banten.

NIK Ganda dalam Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Pangan (Program BNPT) ditemukan di Desa Bulakan dan Desa Bantar Waru, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang Banten.

Saat Mitrapol.com menghubungi Euis, Kabid Fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang melalui sambungan telepon selulernya, namun baru saja memperkenalkan diri, Euis langsung mengatakan,”Oh maaf mas, karena ini hari libur, jadi saya tidak mau dikonfirmasi, dan jika mau konfirmasi silahkan saja kekantor,” ujarnya Saptu,(12/09/20).

Padahal media sangat membutuhkan informasi tentang Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Pangan (Program BNPT), NIK 3604010005200010, bisa digunakan oleh 63 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).dan sangat jelas hal ini patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagai mana tertuang dalam pasal 263 KUHP.

Menyoroti NIK Ganda dalam Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Pangan (Program BNPT) di Desa Bulakan dan Desa Bantar Waru, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang Banten ini, Rezqi Hidayat, S.Pd Sekretaris Jendral DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas (FPK) kepada Mitrapol.com menegaskan bahwa perlu penegasan dan mencari tahu ada apa dan ini dalangnya siapa.

Rezqi menambahkan bahwa Sumber Data KPM Bansos Pangan adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM), yang dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data), yang dibentuk melalui SK Mensos No. 284/HUK/2016 tanggal 21/09/2016, yang diperbaharui melalui SK Mensos No 30/HUK/2017 tanggal 16/03/2017.

Ditegaskan, Rezqi terkait temuan NIK ganda ini patut di ditindaklanjuti oleh pihak terkait khususnya kementerian sosial segera melakukan validasi dan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Pangan (Program BNPT) agar tepat sasaran, dan mengantisipasi adanya pelanggaran mekanisme tahapan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu, Bank Penyalur melakukan pencetakan KKS dan pembukaan rekening.Bank Penyalur melakukan distribusi KKS sekaligus sosialisasi dan edukasi kepada KPM.Dit PFM Perkotaan mengeluarkan SP2D BPNT.KPPN melakukan transfer dana BPNT ke Bank Penyalur. Bank Penyalur melakukan top up ke rekening e-Wallet KPM selambatnya 30 hari dari tanggal transfer dana, KPM melakukan pembelanjaan di e-warong/agen bank.

Setelah penyaluran, Dinas Sosial melakukan rekonsiliasi dengan Bank Penyalur setempat. Hasil rekonsiliasi dikirimkan kepada Dit PFM Perkotaan.

Jika KPM tidak melakukan transaksi, maka selambatnya 30 hari sejak penyaluran Bank melaporkan kepada PPK. PPK melakukan penelitian selambatnya 30 hari sejak laporan tidak transaksi diterima.

PPK menerbitkan surat perintah setor ke kas Negara atas dana yang tidak ditransaksikan selambatnya 5 hari setelah selesai penelitian.
Bank melakukan penyetoran dana ke kas Negara selambatnya 15 hari setelah diterimanya surat perintah setor.

Menurut saya hasil konfirmasi melalui WhatsAppal Euis Kabid Fakir miskin Dinas Sosial Kabupaten Serang,(11/9 14:39) mengatakan berkaitan dengan No Nik ganda, itu data penerima Program sembako dari Desa Bulakan dan desa Bantar waru Kec. Cinangka.

Disitu tertera judul no NIK Tapi didalamnya ada no ID BDT. yang nomornya sama itu adalah ID BDT yang diambil dari SP2D Kemensos tiap bulannya.

Jika memang ternyata masih ada tertera ganda silahkan buatkan surat resmi akan kami tindak lanjuti ke kemensos, paparnya.

Ini sudah berjalan berapa tahun,d an hak jawab dari Kabid saya sangat kurang faham, dan kerjaan orang itu apa, lah ini kejadian seperti ini salah siapa? hal ini patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagai mana tertuang dalam pasal 263 KUHP, tutup Rezqi.

 

 

Pewarta : R. Siregar.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *