Program Padat Karya KOTAKU Kementerian PUPR perbaiki kualitas permukiman 3 Kabupaten di Sulawesi Selatan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Jakarta – Memitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan Program Padat Karya Tunai (PKT)/cash for work di 34 Provinsi di Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 12,32 triliun. Salah satu program PKT dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kelompok Masyarakat adalah melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program KOTAKU.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Menteri Basuki.

Pada Tahun Anggaran 2020 Program KOTAKU dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 429,5 miliar yang akan menyerap 12.979 tenaga kerja. Hingga 13 September 2020 progres penyerapan program KOTAKU mencapai Rp 305 miliar atau 71,4 % dengan realisasi penerima manfaat sebanyak 12.387 orang atau 98,91%.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Program Kotaku menyasar 5 Kelurahan di 3 Kabupaten yaitu Kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja, Kelurahan Bombongan Kabupaten Tana Toraja, Kelurahan Ela – Ela Kabupaten Bulukumba, Kelurahan Mangempang Kabupaten Barru, dan Kelurahan Lalolang Kabupaten Bulukumba. Program PKT melalui perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan melalui pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan reguler berupa rehabilitasi drainase lingkungan, dan rehabilasi jalan beton.

Di Kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan meliputi pekerjaan jalan beton sepanjang 120 meter dan drainase 40 meter. Anggaran bersumber dari BPM sebesar Rp. 88 juta dan swadaya Rp. 11 juta dengan tenaga kerja 10 orang. Kelurahan Bombongan Kabupaten Tana Toraja pekerjaan meliputi rehabilitasi jalan beton sepanjang 187,7 meter dan drainase 139,5 meter. Anggaran dari BPM sebesar Rp. 83 juta dan swadaya Rp. 8,3 juta dengan jumlah tenaga kerja 15 orang.

Sedangkan di Kelurahan Ela – Ela Kabupaten Bulukumba pekerjaannya meliputi rehabilitasi drainase dengan sumber pendanaan dari BPM sebesar Rp 13,8 juta dan swadaya Rp 750.000. Lalu Kelurahan Mangempang Kabupaten Barru melakukan pekerjaan drainase lingkungan sepanjang 440 meter dengan sumber pendanaan dari BPM sebesar Rp 177 juta dan swadaya sebesar Rp 37,4 juta.

Kemudian Kelurahan Lalolang Kabupaten Bulukumba pekerjaan meliputi drainase lingkungan sepanjang 668 meter dengan sumber pendanaan dari BPM sebesar Rp 316 juta dan swadaya sebesar Rp 6,7 juta

Diharapkan melalui pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik sosial dan ekonomi serta berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran akibat COVID-19.

 

 

Red/Hms

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *