Dianggap Aru hanya sebagai Pemasok Ikan, Ormas Sadar Geruduk Kantor Bupati Aru

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Dobo – Ormas Solidaritas Anak Daerah Aru (Sadar) menggelar aksi unjukrasa dalam rangka menolak Grand desain Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang sementara disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sebagai acuan kepada Pemerintah Pusat untuk membuat master plan. Hal ini karena massa menilai Kepulauan Aru hanya dijadikan sebagai pemasok hasil laut untuk kepentingan Industrial tetapi tidak memperhatikan pengembangan di daerah setempat.

Aksi demonstrasi dari ormas yang juga dibawah naungan Serikat Persaudaraan Pekerja Kabupaten Kepulauan Aru ini berlangsung di halaman Kantor Bupati Kepulauan Aru, pada Kamis (17/09/2020).

Massa meminta agar Kabupaten Kepulauan Aru bukan hanya dilibatkan sebagai pemasok hasil laut tetapi juga diprioritaskan untuk menjadi daerah yang memiliki keunggulan di sektor Perikanan.

“Kami belum melihat secara jelas pengelolaan (ikan-red) nya seperti apa. Ini mesti dijelaskan secara rinci. Apakah dengan cara budidaya perikanan atau murni perikanan tangkap. Berapa besar dampak ekonominya bagi Masyarakat Aru dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Jeger selaku Ketua Kordinator Aksi dalam orasinya.

Jeger menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Estimasi Potensi, bahwa Laut Aru dan Laut Arafura adalah wilayah penghasil Ikan terbesar di Provinsi Maluku. Sehingga pihaknya secara tegas meminta kepada Pemerintah baik ditingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat agar memprioritaskan Kabupaten Kepulauan Aru menjadi salah satu daerah maju di sektor Kelautan dan Perikanan ketimbang hanya menjadi Pemasok hasil laut.

“Masyrakat Kepulauan Aru berharap kebijakan M – LIN menjadi momentum bagi kesejahteraan, sebab keunggulan Aru ada pada sektor Perikanan. Namun hanya dijadikan sebagai Sapi Perah dimana kita hanya jadi daerah pengumpul Ikan untuk kepentingan Industri. Ini tidak adil dan diskriminatif,” ujarnya.

Olehnya itu, dalam aksi pengadilan jalanan tersebut, Massa kemudian membacakan tuntutan mereka dan selanjutnya diserahkan untuk ditindaklanjuti.

Berikut tuntutan yang disampaikan,

Argumentasi logis yang kami tegaskan antara lain :

1. Mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Aru dan DPRD Aru segera berkonsultasi dengan Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku terkait kebijakan M – LIN, agar kepulauan Aru harus ditetapkan sebagai Ibu Kota Lumbung Ikan Nasional dan Industri Perikanan dan dibangun di kepulauan Aru.

2. Jika kepulauan aru tidak ditetapkan sebagai Ibu Kota Lumbung Ikan Nasional dan industri perikanan tidak dibangun di Kepulauan Aru, maka kami menolak M – LIN di aru dan ”Sasi Laut Arafura” adalah fatwa adat yang pasti dilakukan oleh para Tokoh Adat Aru.

 

Reporter : Baun

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *