Polda Papua rilis perkembangan penanganan kasus Video Mesum di Mimika

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Penyidik Subdit V Siber Dit Reskrimsus Polda Papua terus berupaya memproses kasus dugaan Tindak Pidana Pornografi dan Informasi Transaksi Elektronik (ITE) terkait beredarnya video mesum yang melibatkan tokoh masyarakat di Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu.

Hal ini diketahui melalui Siaran Pers tertulis Humas Polda Papua yang diterima MITRAPOL pada Jumat, (18/9/20).

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH dalam keterangan pers menyebutkan, hingga saat ini jumlah tersangka masih tetap satu orang dengan inisial AZHB alias I (23).

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal

“Untuk tersangka AZHB alias I (23) saat ini akan dilakukan Tahap I yakni penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU),” kata Kombes Kamal dalam keterangan persnya.

Namun demikian, polisi masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengetahui keterlibatan pelaku lainya termasuk penyebar video itu sendiri.

Kombespol Kamal menjelaskan, didalam penanganan Kasus tersebut, Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi yang merupakan admin grup WhatsApp. Dimana 2 grup WhatsApp itu juga disebarkan video esek-esek yang diduga melibatkan Tokoh Masyarakat di Timika.

“Selain melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi sebagai admin grup WhatsApp, Penyidik juga telah melakukan pemanggilan terhadap 3 orang lainya yakni EO, FM dan PM. Untuk EO saat ini Penyidik telah melayangkan pemanggilan ke-2 karena dari keterangan yang di dapat, EO sedang melakukan pemeriksaan kesehatan,” terang Kombes Kamal

EO sendiri diduga adalah salah satu Pejabat Daerah Kabupaten Mimika.

Tersangka dijerat dengan Pasal Tindak Pidana Pornografi dan UU ITE. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

Reporter : AQM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *