Masri. SP nilai program ketahanan pangan tidak berjalan sesuai rencana

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Aceh Timur – Keberadaan dua instansi dalam menangani masalah pertanian di Kabupaten Aceh Timur antara Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dan Holtikultura peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani bukan semakin baik, tapi semakin jauh dari target dalam menciptakan Aceh Timur sebagai lumbung pangan, Bupati Aceh Timur harus mengevaluasi kedua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) ini, ujar Masri. SP kepada awak media, Selasa (22/10/20)

Menurut Masri, akibat dualisme instansi yang menangani masalah pertanian bukan semakin baik kondisi pertanian dan tingkat produksi petani di Aceh Timur, kita melihat tidak ada peningkatan secara signifikan, untuk melakukan optimalisasi dan revitalisasi pertanian hal ini mutlak harus dilakukan.

Salah satu hambatannya, lambannya peningkatan dan kemajuan pertanian di Aceh Timur karena adanya dualisme yang menangani masalah sektor pertanian, meskipun kedua instansi ini memiliki tupoksi masing-masing, kata alumni Agribisnis Unsam Langsa tersebut

Langkah yang efektif Bupati Rocky sebaiknya bubarkan Dinas Ketahanan pangan, dimana Tenaga Penyuluh sebagai tenaga fungsional berada dibawah Dinas Pertanian. apalagi satu-satunya Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh yang masih mempertahankan Penyuluh Pertanian bekerjaa terpisah dengan Dinas Pertanian, sebut Masri
Disamping membubarkan Dinas Ketahanan Pangan, selanjut Kantor BPP di Kecamatan menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pertanian.

Sebab selama ini kita menilai kedua instansi ini baik dalam tataran Kebijakan, Pelaksanaan program dan tekhnis dilapangan tidak sejalan, sulit terbangun sinergisitas, disamping itu juga munculnya ego sektoral masing-masing instansi, serta menimbulkan kesenjangan sosial.

Padahal ujung tombak kemajuan petani adalah Penyuluh Pertanian sebagai pendamping dan pembina kelompok, karena kelompok petani berada dibawah kendali Dinas Ketahanan Pangan, bila dalam penentuan CPCL (Calon Petani, Calon Lokasi) , terkendalannya dalam kordinasi antara mantri tani dengan penyuluh akan berdampak pada bantuan yang diterima petani tidak akan efektif dan tidak mencapai target.

Program Bupati Aceh Timur, sejak tahun 2016 telah mencanangkan swasembada kedelei, beras dan jagung tapi tak tercapai target, begitu juga Aceh Timur kehilangan lahan produksi petani, ribuan hektar lahan pertanian dari 34 ribu lahan pertanian yang di klaim milik kelompok tani, namun kenyataan nya yang diakui BPN hanya seluas 19 ribu ha. Jadi yang lain nya itu dimana, jelas itu lahan siluman, cetus Masri

Selain itu juga persoalan banyak kelompok tani yang diduga fiktif, dimana jumlah kelompok Tani di Aceh Timur capai 2400 lebih, ini tidak logis bila dilihat dari ketersediaan lahan hanya 19,000 ha

Masri juga menambahkan persoalan penurunan jumlah quota pupuk subsidi capai 3000 ton lebih, ini juga salah satu masalah, yang berdampak krisis pupuk subsidi, tutur Masri.

 

 

Pewarta : Ijal/Yape.

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *