Majelis Hakim Tipikor PN Medan tolak eksepsi perkara suap PU 

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut – Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Medan, menolak untuk seluruhnya eksepsi perkara dugaan suap terdakwa Nusiruan, dan memerintahkan jaksa untuk meneruskan sidang pokok perkara.

Penolakan itu disampaikan majelis hakim diketuai Mian Munthe dalam putusan sela yang dibacakan di persidangan  virtual di ruang Cakra-8 PN Medan,  Kamis (24/9/2020).

Disebutkan, eksepsi (nota keberatan atas dakwaan) yang diajukan Advokat T. Vina, selaku penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruh. Sebab keberatan yang disampaikan tidak masuk ruang lingkup eksepsi.

“Keberatan yang disampaikan tidak masuk ruang lingkup eksepsi, tapi masuk ke pokok perkara dan ruang lingkup praperadilan,” jelas Hakim Ketua.

Dalam persidangan yang dihadiri oleh JPU Kejari Belawan, Endang Pakpahan dan PH T. Vina itu, hakim memerintahkan agar pokok perkara dugaan suap dilanjutkan, sebab surat dakwaan jaksa sudah sesuai dengan ketentuan dakwaan.

“Apa yang disampaikan jaksa dalam dakwaan sudah memenuhi ketentuan surat dakwaan,” jelas majelis hakim dalam putusannya.

Usai persidangan PH T. Vina tidak berkenan berkomentar banyak, tapi mengakui eksepsinya ditolak, ” Ya.., kita siap menguji perkaranya dipersidangan,” tegas Vina, singkat.

Perlu diingat, dalam dakwaan disebutkan, Nusiruan ST (53),  Kepala UPT Operasional Pemeliharaan Jalan dan Drainase Medan Utara, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, didakwa secara tanpa hak mengutip uang para pekerja honor  Dinas PU Kota Medan.

Terkait dengan itu, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengamankan terdakwa dari ruangannya, Senin 13 April 2020, berikut barang bukti uang yang dikumpulkan dari para honorer.

Disebutkan, terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan untuk  menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum,  menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu berupa uang.

Terdakwa  diancam pidana  Pasal 12 huruf e  UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 200 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

 

 

Pewarta : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *