Tuntut kepastian hak tanah ulayat, Masyarakat Adat Dayak Bagan Kusik audensi dengan anggota DPRD Ketapang

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Ketapang Kalbar – Dengan menempuh waktu Delapan Jam perjalanan dari Dusun Bagan Kusik Desa Asam Besar kecamatan Manis Mata kabupaten Ketapang Kalimantan, 32 perwakilan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Adat Dayak mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Ketapang untuk beraudensi dengan Anggota Dewan.

Kedatangan 32 perwakilan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Adat Dayak ini untuk meminta Anggota DPRD kabupaten Ketapang memfasilitasi dan menyelesaikan masalah tuntutan hak tanah ulayat masyarakat adat seluas 800 hektare yang diduga telah dimanfaatkan oleh pihak perusahaan PT. Harapan Sawit Lestari (HSL) Cargill Group.

Dengan audensi ini, masyarakat adat Dayak berharap ada kesepakatan dengan pihak PT HSL Cargill Grup, sesuai dengan tuntutan Masyarakat Adat Dayak Bagan Kusik yang telah disampaikan melalui surat secara resmi, jika upaya yang ditempuh melalui Audensi ini tidak tercapai kesepakatan, maka masyarakat Adat Bagan Kusik akan mengklaim lahan selua 800 ha, serta menolak bermitra dengan PT. HSL Cargill Group.

Sesuai dengan dengan jadwal yang telah ditentukan, perwakilan masyarakat adat diteima beraudensi di gedung DPRD Ketapang, Jumat (25/9/2020).

Audensi yang dilaksanakan dihadiri, Ketua Komisi II DPRD, Anggota DPRD Komisi I, Komisi II dan Komisi III, Kadis Perkebunan, Kepala BPN, Perwakilan Managament PT.HSL Cargill Group, Sekcam Manis Mata, Kades Asam Besar, Kades Kalimantan, Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat dan Masyarakat Dusun Bagan Kusik.

Audensi dimulai dengan memberi kesempatan kepada Tokoh Adat Bagan Kusik untuk menyampaikan tuntutannya terlebih dahulu.

Dalam kesempatan ini, Kurnadi selaku salah satu Tokoh Masyarakat menjelaskan,”Kami akan menolak pola kerjasama dengan perusahaan PT. HSL Cargill Group, jika tuntutan yang kami sampaikan tidak terealisasi, pasalnya hak tanah ulayat masyarakat Adat Dusun Bagan kusik Desa Asam Besar kecamatan Manis Mata kabupaten Ketapang belum mendapat Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) atau Tali Asih kepada kami masyarakat hingga saat ini,” ucapnya.

“Dimana lahan milik kami masyarakat Adat Dayak Bagan Kusik, seluas 800 hektare, sudah digarap oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Harapan Sawit Lestari Cargill Group, dan hingga pada saat ini, dimasa replanting peremajaan yang akan dilaksanakan pada Bulan September tahun 2020,” ungkapnya

Lebih lanjut Kurnadi mengatakan,”Apapun alasannya, jika pihak perusahaan tidak dapat menyelesaikan tuntutan yang telah kami sampaikan secara tersurat maupun lisan, baik sebelum atau sesudah audensi yang digelar di gedung DPRD Ketapang sekarang ini, maka kami tetap akan mempertahankan hak ulayat masyarakat adat kami,” pungkasnya.

Kesempatan kedua diberikan kepada pihak managament PT.HSL Cargill Group, Muhamad Razali menyampaikan,” Kami dari pihak perusahaan PT.HSL sudah melakukan musyawarah dan mufakat dan juga telah merealisasikan GRTT kepada masyarakat Desa Asam Besar, dimana kami juga sudah memiliki data nama pemilik lahan itu, dan kami juga sudah melakukan musyawarah kepada desa, sehingga terjadi kesepakatan dan tidak ada timbulnya permasalahan lagi,” terangnya.

Dia juga menambahkan,”Jika masyarakat masih mau mengklaim lahan itu silahkan, kami tetap melanjutkan masa replanting ini, karena sudah sah dan tidak ada masalah lagi,” menurutnya.

Kades Asam Besar dalam kesempatan itu membenarkan apa yang disampaikan pihak perusahaan, menurutnya, PT.HSL sudah sah secara hukum dan sudah melakukan pembayaran GRTT kepada masyarakat Dusun Bagan Kusik, karena saya ketahui, waktu itu pihak perusahaan PT.HSL memberikan TV, Genset sebagai bentuk pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh di lahan 800 hektare tersebut, jelanya.

Hal terpisah, Luhay Anggota Komisi II DPRD Ketapang, memaparkan disela kesempatan yang diberikan ketua panitia rapat,”Saya minta pihak perusahaan dapat menyelesaikan persoalan tuntutan Masyarakat Dusun Bagan Kusik, terkait hak tanah ulayat millik masyarakat adat yang belum dilakukan GRRT, dan jika pengakuan yang disampaikan Kades Asam Besar dan pihak Managament PT.HSL Cargill Group sudah merasa melakukan pembayaran dengan cara memberi TV, Kipas Angin dan Genset, itu semua adalah pembodohan secara jelas kepada masyarakat,” terangnya

Lanjut Luhay,”Persoalan ini harus bisa dicarikan solusi yang baik dengan cara berimbang dan jangan secara sepihak, hingga dapat merugikan masyarakat Dusun Bagan Kusik,” tegasnya

Hingga akhir penutupan hasil pertemuan ini, ketua panitia rapat, meminta persoalan ini bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan dibantun oleh Pemerintah Daerah melalui instansi terkait selama 14 hari, terhitung dari sekarang, tutupnya.

Hingga berita ini tayang, belum adanya kesepakatan dan keputusan diantara kedua belah pihak, mengenai tuntutan masyarakat Dusun Bagan Kusik dengan PT. HSL Cargill Group.

 

 

Pewarta : ROY

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *