FPHS Tsingwarop ingatkan Bupati Mimika tak ingkar janji divestasi Saham Freeport

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Timika – Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) tiga kampung di wilayah pegunungan Kabupaten Mimika, Papua yakni Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (Tsingwarop) mengingatkan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng agar tidak mengingkari perjanjian induk divestasi saham Freeport.

Perjanjian itu dibuat antara Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Gubernur Papua dan Bupati Mimika beberapa waktu lalu.

Didalam perjanjian induk tersebut dari 7persen saham PT. Inalum yang diberikan kepada Kabupaten Mimika, menurut FPHS Tsingwarop, terdapat 4persen untuk pemilik hak sulung gunung emas tersebut.

Selain itu, ketua FPHS Tsingwarop, Yafet Mangga Beanal dalam keterangan Pers mempertanyakan warga pemilik hak ulayat tak dilibatkan dalam penyusunan Perdasi dan Perdasus divestasi saham Freeport.

“Kita tidak mau buat masalah, tapi Bupati Mimika dan Ketua DPRD sendiri yang buat masalah. Di Timika, kita (FPHS Tsingwarop-red) tidak dilibatkan. Padahal selama ini kami yang berjuang sampai negara mengakui 4 persen adalah hak kami,” kata Yafet saat jumpa pers di Honai FPHS Tsingwarop pada Jumat, (2/10/20).

Dirinya menegaskan, berbagai aksi unjukrasa yang dilakukan FPHS Tsingwarop selama ini adalah bagian dari perjuangan masyarakat adat yang dimana bukan lain dari pemilik hak ulayat gunung emas namun tidak menikmati hasil sama sekali.

“Sebagai anak tiga kampung seharusnya kita duduk sama-sama bicarakan 4 persen, bagaimana pembagiannya. Tapi Bupati Mimika malah menghindar dari kami, susah sekali ditemui, sebenarnya ini kenapa,” ujarnya.

Selaku Ketua FPHS Tsingwarop, Yafet Manga Beanal menegaskan bahwa bila FPHS Tsingwarop tidak dilibatkan dalam penyusunan Perdasi dan Perdasus namun DPRD Mimika tetap melakukan Pleno maka pihaknya menyatakan akan berperang.

Dirinya juga meminta kepada Gubernur Papua agar lebih teliti dalam menandatangani Perdasi dan Perdasus nantinya, dimana didalam isi perda harus memuat seluruh masyarakat adat pemilik hak sulung Tsingwarop selaku korban yang terkena dampak langsung turut serta didalam penerima manfaat.

Hal tersebut ditegaskan karena masyarakat adat tiga kampung sebagai pemilik hak Ulayat sama sekali tidak dilibatkan.

“Kita masyarakat adat Tsingwarop ingin bahwa semua berjalan diatas regulasi yang ada di Negara Republik Indonesia ini, inilah yang kita minta saat ini,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris I FPHS Tsingwarop, Yohan Singgonao mengutarakan bahwa, didalam perjanjian induk tertera pembagian saham Freeport sebesar 10 persen, dengan rincian pembagian yakni untuk Provinsi Papua menerima 3 persen dan Kabupaten Mimika 7 persen. Dari 7 persen itu Pemilik hak Ulayat atau yang berdampak langsung yakni Tsingwarop berhak menerima 4persen.

Sebagaimana hal ini telah diperkuat dengan ketetapan Perda Nomor 7 Tahun 2018. Pada pasal 15 menyebutkan FPHS harus mendapat 4 persen.

“Kami minta selain Bupati tidak ingkar janji, DPRD Mimika melalui Bapemperda dalam pleno penyusunan Perda, harus mengacu pada perjanjian induk dan Perdasi hak ulayat yang sedang diproses di provinsi, didalamnya tercantum pemilik hak ulayat sesuai dengan perjanjian induk,” pungkasnya.

 

Reporter : AQM

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *