Bupati Labura akui dapat pembagian uang dari PBB Sektor Perkebunan

  • Whatsapp

MITRAPOL.com, Medan Sumut –  Bupati Labuhan Batu Utara (Labura) Khairuddin Syah Sitorus mengakui menerima pembagian dari upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB) Sektor Perkebunan tahun 2014 dan 2015 Kab. Labura, Sumatera Utara.

Pengakuan itu disampaikan Khairuddin Syah, selaku saksi perkara korupsi PBB sektor Perkebunan di persidangan virtual di ruang Cakra-8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (5/10/2020).

Dalam persidangan atas nama terdakwa, Drs Faizal Irwan Dalimunthe, Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Labura itu, Khairuddin mengaku tidak ingat jumlah uang yang diterima dari upah pungut PBB sektor perkebunan.

“Saya tidak ingat berapa uang yang saya terima dari upah pungut itu. Dan saya  juga tidak ingat jumlah uang yang saya kembalikan,” jelasnya menjawab pertanyaan JPU Hendri Sipahutar.

Meski demikian, Khairuddin Syah  mengakui jika mengembalikan uang itu, setelah muncul surat edaran dari menteri keuangan yang tidak membenarkan jika pemerintah daerah mendapat bagian dari upah pungut PBB sektor perkebunan.

Selain Bupati Labura, dalam persidangan dipimpin hakim ketua Sri Wahyuni ini juga didengar keterangan 4 saksi lainnya, yang terkait dengan bagi-bagi dana PBB sektor perkebunan Labura.

Keempat saksi antara lain, Zainal Arifin, Bendahara Pengeluaran Dinas DPPKAD, Arman Kabid Pendapatan,  Agusman Sekretaris BKD dan Edi Sampurna Rambe, mantan Sekda Labura

Perlu diingat, dalam perkara ini, terdakwa Drs Faizal Irwan Dalimunthe (48), mantan Kadis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Labuhanbatu Utara,  telah menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan PBB sektor perkebunan  Kab. Labura.

Disebutkan, terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang  merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.249.084.683,00

Terdakwa diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1   KUHPidana.

 

 

Pewarta : ZH

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *