LASKAR : Satpol PP Langsa jangan “Arogan” dan “Lebay”

  • Whatsapp
Teuku Indra Yoesdiansyah,SKM,SH - Ketua Umum LASKAR

MITRAPOL.com, Kota Langsa – Ketua Umum Lembaga Advokasi Sosial Kemasyarakatan Aceh Raya (LASKAR),Teuku Indra menyarankan kepada Satpol PP Kota Langsa untuk mempelajari hukum perdata dengan benar dan baik dikarenakan permasalahan antara PEKOLA dan PT. PKLE didasari dengan sebuah perjanjian oleh kedua belah Pihak yang mempunyai dasar hukum yang sama untuk keduanya sesuai dengan poin-poin pada perjanjian itu sendiri ucapnya.

Masih ucap Teuku Indra jika Satpol PP kota Langsa telah mengirimkan surat peringatan (SP) 1 kepada PT.Pelabuhan Kuala Langsa Energi (PKLE) yang merupakan klien dari LASKAR adalah bentuk sikap “Arogan” dan “Lebay” nya sikap yang dilakukannya, inikan ranah perdata dan klien LASKAR ini bukanlah pedagang liar yang harus di usir-usir dengan Satpol PP kota Langsa,klien kami ini putra Daerah yang menjadi investor didaerahnya sendiri bukan pendatang illegal, ungkapnya.

Teuku Indra Yoesdiansyah SKM.,SH, selaku Ketum LASKAR yang juga Kuasa Hukum PT. PKLE mengatakan, jika surat peringatan dari Satpol PP itu salah “kaprah” dan terindikasi ada yang “tunggangi” dikarenakan terlalu memaksakan diri terhadap sesuatu yang bukan menjadi tupoksi kerjanya.

Ketum LASKAR mengingatkan kepada Satpol PP Kota Langsa agar jangan coba-coba “main api nanti akan terbakar”, yang artinya jangan coba-coba berani main bongkar paksa atau usir paksa klien kami dari tempat yang dikuasai selama ini sesuai dengan kontrak Perjanjian yang sah secara hukum dan apabila Satpol PP Kota Langsa berani lakukan hal tersebut maka kami dari pihak kuasa hukum PT.PKLE akan melaporkan Satpol PP Kota Langsa dan anggotanya yang berani melakukan tindakkan pembongkaran atau pengusiran secara paksa nantinya ke Pihak Kepolisian.

Ketum LASKAR mengatakan jika pihaknya tidak akan menggubris surat peringatan dari Satpol PP Kota Langsa tersebut walau sampai dengan SP1000 nantinya karena Negara kita ini adalah Negara Hukum UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di Negeri ini,bukan memakai hukum rimba ataupun hukum kekuasaan, camkan itu ujarnya.

Satpol PP Kota Langsa urus saja yang memang tupoksinya seperti tertibkan tempat-tempat maksiat dilangsa ataupun pedagang-pedagang liar yang tidak memiliki izin tempat usaha bukan mencampuri ranah perdata termasuk permasalahan antara PEKOLA dan PT. PKLE yang masih dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negeri Banda Aceh tutup Ketum LASKAR.

 

 

Red

Loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *